"Jalur mandiri harus dilakukan dengan mengacu pada tata kelola yang baik, akuntabel, transparan, dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat guna mencapai tujuan strategik mencerdaskan kehidupan bangsa," kata Panut kepada Medcom.id, Selasa, 23 Agustus 2022.
Panut menjelaskan jalur mandiri khususnya di perguruan tinggi negeri (PTN) merupakan implementasi Pasal 3 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri.
Seleksi mandiri sah dan berdasar hukum yang merupakan implementasi dari kebijakan penerimaan mahasiswa baru melalui jalur “Seleksi lainnya”. Namun, pelaksanaan seleksi mandiri harus memperhatikan proporsi jumlah daya tampung.
Setiap program studi pada PTN selain PTN Badan Hukum ditetapkan paling banyak 30 persen. Sementara itu, PTN Badan Hukum ditetapkan paling banyak 50 persen dari daya tampung seluruh program studi.
Biaya pendidikan melalui jalur mandiri dimungkinkan berbeda dari jalur SNMPTN maupun SBMPTN. Namun, penerimaan dan pemanfaatan biaya harus jelas.
"Serta transparan untuk sebesar-besarnya bagi kemajuan pendidikan, tidak untuk keuntungan pribadi, apalagi keuntungan pimpinan PTN," tegas Panut.
Dia juga menyinggung soal sumbangan lainnya di luar Uang Kuliah Tunggal (UKT) dalam seleksi mandiri. Panut menyebut sumbangan mesti memiliki orientasi pengembangan institusi.
"Dimaksudkan untuk pembiayaan subsidi silang dan pengembangan institusi," tutur dia.
| Baca juga: Rektor Unila Tersangka Suap, FRI: Jangan Generalisasi Jalur Mandiri Sarat Korupsi |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
