"Kalau hemat saya prinsipnya adalah zonasi ini harus kita ubah enggak boleh, karena sudah tujuh tahun engak benar-benar, ya berarti harus kita ubah," tegas Dede dikutip dari Instagram @dpr_ri, Jumat, 2 Agustus 2024.
Dede menuturkan tujuh tahu lalu jalur zonasi diterapkan niatnya untuk mengurangi orang berbondong-bondong ke sekolah favorit. Hal ini juga untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak yang rumahnya dekat dengan sekolah.
Sebab, dulu sering terjadi satu sekolah menerima murid dari banyak tempat tetapi warga sekitar tidak berkesempatan sekolah di situ. "Nah masalahnya adalah orang tetap ngejar ke sekolah favorit dan itu kemudian permasalahan zonasi timbul muncul kembali yang akhirnya banyak yang memalsukan KK, banyak yang pindah rumah dan sebagainya," ujar politikus Demokrat itu.
Dede mendorong PPDB jalur zonasi diubah dengan konsep lain. Misalnya, kembali menggunakan NEM atau dites lagi dan diberikan kesempatan kepada anak yang berprestasi untuk bisa masuk sekolah.
Terpenting, kata dia, jumlah sekolah harus tersedia. Apabila jumlah sekolahnya tidak ada, anak-anak akan berbodong-bondong ke sekolah lain. Dia juga mendorong ekolah swasta dilibatkan untuk menampung anak-anak yang tidak masuk ke sekolah negeri.
"Yang memutuskan tentu bukan kami karena itu tugasnya eksekutif. Tetapi Komisi X DPR RI meminta kepada pemerintah agar sistem zonasi ini adalah terakhir kalinya, tahun depan harus ada konsep lain kalau perlu ada sistem tes atau penilaian," tegas dia.
| Baca juga: Kemendikbudristek Tak Bakal Hapus Jalur Zonasi Demi Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
