"JPPI bersama dengan orang tua yang gagal PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) di sekolah negeri, mereka merasa enggak mampu menanggung beban di sekolah swasta, lalu mereka gugat ke MK (Mahkamah Konstitusi) soal pendidikan gratis yang masih diskriminatif ini. Apa tawaran capres?," kata Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji kepada Medcom.id, Kamis, 1 Februari 2024.
Ubaid juga mengatakan, banyak fenomena ketidakadilan gender di dunia pendidikan, seperti banyaknya anak-anak perempuan yang harus mengubur mimpi untuk dapat sekolah karena menjadi korban kekerasan seksual dan menikah dini dengan orang yang tidak dia cintai.
"Bagaimana supaya pendidikan kita ini berkeadilan?" ujar Ubaid.
Selain itu, Ubaid menyoroti adanya kesenjangan antara kebijakan dengan penganggaran pada program Wajib Belajar 12 tahun. "Programnya Wajib Belajar 12 tahun, nyatanya anggaran pendidikan mayoritas kesedot ke guru dan biaya rapat-rapat. Kalau begini pasti enggak akan ada dampak pada kualitas. Bagaimana tawaran capres?" terangnya.
Belum lagi, kata Ubaid, soal kualitas pendidikan di Tanah Air yang masih buruk. "Gurunya masih di bawah standar kompetensi nasional. Literasi siswanya juga masih di bawah standar rata-rata dunia. Bagaimana ini jalan keluarnya," imbuh Ubaid.
Sebelumnya, sebuah ironi tengah terjadi di dunia pendidikan nasional. Megahnya pembangunan fisik seperti jalan tol, kereta cepat, hingga Ibu Kota Nusantara (IKN), berbanding terbalik dengan sulitnya akses pendidikan tinggi, bahkan ramainya jeritan mahasiswa yang tengah terjerat pinjol di kampus-kampus "plat merah".
Jangan lupa saksikan debat kelima sekaligus debat terakhir yang akan mempertemukan tiga calon presiden. Debat bakal disiarkan langsung dari JCC Senaya, Jakarta pada Minggu, 4 Februari 2024 pukul 19.00 WIB.
| Baca juga: Mahasiswa Terjerat Pinjol, JPPI: Apa Gagasan Capres Soal Orang Miskin Dilarang Kuliah? |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
