Ironi ini yang kemudian disorot Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) melalui Koordinator Nasionalnya, Ubaid Matraji. Ia berharap ironi pembangunan fisik dan SDM ini akan diangkat dalam debat capres (calon presiden) ketiga atau yang terakhir pada Minggu, 4 Februari 2024.
"Saat ini sedang ramai mahasiswa sedang menjerit gara-gara terjerat pinjol (pinjaman online) dan Uang Kuliah Tunggal yang sangat mahal. Apa gagasan capres soal fenomena orang miskin dilarang kuliah ini," kata Ubaid kepada Medcom.id di Jakarta, Kamis, 1 Februari 2024.
Bagi Ubaid, kondisi ini sangat memprihatinkan, di mana seharusnya menyambut bonus demografi pembangunan SDM harus mendapat perhatian khusus. Pemerintah diminta jangan abai pada pemenuhan pendidikan sebagai salah satu hak dasar warga negaranya.
"Ya mestinya pembangunan SDM harus lebih diperioritaskan, terutama soal hak dasar pendidikan ini harus dituntaskan dan berkeadilan, jangan ada diskriminasi," tegasnya.
Menurut Ubai, masalah pembiayaan pendidikan ini bukan terletak pada ketercukupan anggaran semata, namun juga lemahnya kemauan politik. "Janganlah bilang kita enggak punya anggaran, atau anggaran pendidikan kita tidak cukup. Bangun kereta cepat dan bandara kita bisa, masak pemenuhan hak dasar enggak bisa. Jadi soal pembiayaan pendidikan ini, problemnya bukan soal ketercukupan anggaran, tapi lack of political will. Anggarannya jelas cukupnya, tapi sayangnya pemerintah tidak mau," tandasnya.
Jangan lupa saksikan debat kelima sekaligus debat terakhir yang akan mempertemukan tiga calon presiden. Debat bakal disiarkan langsung dari JCC Senaya, Jakarta pada Minggu, 4 Februari 2024 pukul 19.00 WIB.
| Baca juga: ITB Mesti Kreatif Cari Dana Bantu Mahasiswa yang Sulit Bayar UKT |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
