Evaluasi buku dimulai dari ukuran huruf, ilustrasi, tata letak bacaan. Termasuk desain buku juga akan ditinjau ulang agar lebih sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) Kemendikdasmen Toni Toharudin mengatakan pembaruan buku kali ini dilakukan secara menyeluruh. Pemerintah ingin memastikan buku pelajaran tidak hanya kaya substansi, tetapi juga nyaman digunakan siswa dalam proses belajar.
"Arahan Bapak Presiden terkait aspek keterbacaan, termasuk ukuran huruf, tentu menjadi perhatian kami. Buku pelajaran harus nyaman dibaca dan sesuai dengan karakteristik serta jenjang usia peserta didik," kata Toni kepada Medcom.id, Rabu, 12 Agustus 2026.
| Baca juga: Rencana Pembaruan Buku Ajar SD-SMA, JPPI: Jangan Sampai Sekadar Proyek Pengadaan! |
Menurut dia, evaluasi tidak berhenti pada kualitas materi. Kemendikdasmen juga mengkaji bagaimana buku disajikan agar lebih mudah dipahami siswa di setiap jenjang pendidikan.
"Karena itu, yang kami evaluasi bukan hanya substansi, tetapi juga aspek penyajian, keterbacaan, ilustrasi, dan desain buku agar lebih ramah bagi siswa," ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta evaluasi menyeluruh terhadap buku pelajaran. Presiden sebelumnya menyoroti ukuran huruf yang dinilai terlalu kecil, kualitas kertas dan cetakan, serta meminta pemerintah membandingkan kualitas buku Indonesia dengan negara lain.
Toni menegaskan, evaluasi tersebut bukan sekadar respons terhadap arahan Presiden. Menurut dia, proses pembaruan buku sebenarnya telah berjalan sebelum arahan itu disampaikan dan kini telah mencapai sekitar 50 persen.
"Sebetulnya proses pembaruan buku ini sudah berjalan dan bukan baru dimulai setelah Bapak Presiden menyampaikan perlunya evaluasi. Arahan Bapak Presiden semakin memperkuat urgensi pembaruan tersebut," katanya.
Ia menjelaskan, pembaruan buku dilakukan melalui beberapa tahapan. Dimulai dari evaluasi buku yang saat ini digunakan di sekolah, dilanjutkan dengan identifikasi bagian yang perlu diperkuat, penyempurnaan substansi, penelaahan, hingga pengendalian mutu sebelum buku digunakan secara luas.
Dari sisi materi, pemerintah juga memperkuat konten agar lebih relevan dengan arah kebijakan pendidikan nasional. Penyempurnaan dilakukan pada aspek literasi, numerasi, sains, pendidikan karakter, serta pendekatan pembelajaran mendalam (deep learning).
"Ini bukan sekadar mengganti buku, tetapi melakukan penyesuaian dan penguatan substansi agar isi buku benar-benar relevan dengan arah kebijakan pendidikan ke depan," ujar Toni.
Ia menambahkan, pembaruan buku tidak harus menunggu perubahan kurikulum. Menurutnya, kurikulum hanya menjadi kerangka kompetensi dan arah pembelajaran, sedangkan buku merupakan perangkat yang dapat terus disempurnakan agar proses belajar semakin efektif.
| Baca juga: Presiden Prabowo Perintahkan Pembaruan Buku Ajar SD-SMA, Minta Kualitas Fisik dan Materi Ditingkatkan |
Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda
