Literasi Kebencanaan Harus Menjadi Bagian dari Sistem Pendidikan Nasional

Jakarta: Literasi kebencanaan sebagai bagian integral dalam sistem pendidikan nasional harus segera diwujudkan. Urgensi pendidikan kebencanaan dalam sistem pendidikan kita tidak bisa ditawar lagi, mengingat Indonesia adalah kawasan rawan bencana dan anak-anak berada di garis terdepan yang menghadapi risiko tersebut. 

"Peningkatan literasi kebencanaan jangan sekadar kegiatan insidental semata, harus menjadi bagian integral dari sistem pendidikan yang kita miliki," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 1 September 2026.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Kamis, 27 Agustus 2026, melakukan pertemuan dalam rangka mendorong penguatan literasi kebencanaan melalui pemanfaatan narasi sejarah, manuskrip, serta pengembangan kapasitas penyelamatan koleksi pustaka yang terdampak bencana. 

Menurut Rerie yang juga Anggota Komisi X DPR RI langkah tersebut penting untuk membangun kesadaran dan memori kolektif masyarakat, sekaligus meningkatkan literasi kebencanaan masyarakat. Namun, Rerie, sapaan akrab Lestari, berharap pendidikan kebencanaan di sekolah jangan hanya bersifat pengetahuan tambahan semata. 

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, lebih dari 70.000 satuan pendidikan berada di zona risiko bahaya sedang hingga tinggi. Pada 2021-2023, bencana bahkan meningkat signifikan dari 4.042 kejadian menjadi 5.400 kejadian, dan pada 2026, bencana gempa di NTT berdampak pada 253 sekolah. 

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berpendapat bahwa kesiapan SDM, penguatan kurikulum adaptif, dan peningkatan literasi kebencanaan bagi pengajar harus segera direalisasikan. "Langkah ini bukan hanya tentang bagaimana belajar saat bencana, tapi bagaimana kita memastikan masa depan anak bangsa tidak terhenti oleh bencana," ujar Rerie. 

Upaya mewujudkan peningkatan literasi kebencanaan yang berkelanjutan dalam suatu sistem jangka panjang, tegas dia, harus segera dilakukan. "Jika tidak segera diwujudkan, generasi muda akan terus menjadi kelompok paling rentan setiap kali bencana melanda, dan kekayaan pengetahuan lokal bernilai tinggi berpotensi punah karena tak terwariskan hancur karena bencana," pungkas Rerie.