Hal tersebut dipaparkan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Fauzan, saat menjadi keynote speaker dalam Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi Indonesia (KPPTI) 2026 di Airlangga Convention Center (ACC) Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Kamis, 11 November 2026.
Dalam pemaparannya mengenai fenomena sosial serta profil kemiskinan nasional, Fauzan membeberkan data dari Badan Pusat Statistik yang dirilis Maret 2025, tentang data kemiskinan menurut jenjang pendidikan. Di mana dalam data tersebut mengungkap komposisi tingkat pendidikan para kepala keluarga miskin di Tanah Air.
Angka rumah tangga miskin yang dipimpin lulusan perguruan tinggi tercatat jauh lebih kecil dibandingkan jenjang pendidikan dasar hingga menengah.
“Ini adalah data kemiskinan menurut jenjang pendidikan. Yang menarik, 25 dari 100 kepala keluarga miskin itu tidak amat SD. Lalu 38 dari 100 keluarga miskin dikepalai oleh lulusan SD. 18 dari 100 keluarga miskin dikepalai oleh lulusan SMP. Kemudian 17 dari 100 keluarga miskin dikepalai oleh lulusan SMA. Dan 2 dari 100 kepala rumah tangga miskin dikepalai oleh lulusan perguruan tinggi,” papar Fauzan.
Paparan Data BPS soal relasi pendidikan tinggi dengan angka kemiskinan. Foto: Medcom/Citra Larasati
Hal inilah, kata Fauzan yang membuat perluasan akses dan peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. “Sehingga di sinilah sebenarnya ketika kita melihat angka partisipasi angka partisipasi kasar kuliah tadi semakin meningkat semakin meningkat itu cukup menggembirakan artinya ada korelasi yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Fauzan menambahkan, saat ini tingkat kemiskinan nasional berada di angka 8,25 persen atau setara 23,35 juta jiwa, dengan target penurunan menjadi 5 persen pada 2029 serta target kemiskinan ekstrem sebesar 0 persen pada 2026. Pencapaian target tersebut menuntut peran aktif 4.303 perguruan tinggi di seluruh Indonesia untuk tidak sekadar mengejar status akreditasi, melainkan hadir lewat konsorsium yang memberikan dampak nyata bagi peningkatan taraf hidup warga di daerah masing-masing.