Tak dapat dipungkiri, biaya kuliah di Fakultas Kedokteran (FK) maupun Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) kerap kali dicap mahal dan hanya bisa dijangkau kalangan tertentu. Stigma itulah yang kini coba dipangkas oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).
Hal itu disampaikan Brian saat menjadi keynote speaker dalam rangkaian agenda Konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia (KSTI) serta Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi (KPPTI) 2026 yang digelar di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dan Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Rabu, 11 November 2026.
Hal ini, kata Brian, juga merupakan bagian dari komitmen pemerintah mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga medis dan dokter spesialis di seluruh pelosok Tanah Air. Kementerian memberikan kemudahan fasilitas bagi kampus yang berniat membuka program studi kedokteran gigi, dengan catatan tidak menjadikannya ajang komersialisasi biaya pendidikan.
“Sekarang kita sedang membuka afirmasi untuk program fakultas kedokteran gigi. Ya, saya sampaikan di sini Bapak Ibu yang ingin membuka FKG sekarang saatnya. Kita permudah, kita bantu, kita fasilitasi. Tapi jangan mahal-mahal ya. Sudah buka mahal, bayarnya mahal banget. Jangan enggak boleh. Kita akan menetapkan batas maksimal,” tegas Brian di Airlangga Convention Center Universitas Airlangga, Surabaya, Rabu, 11 November 2026.
Mendiktisaintek, Brian Yuliarto. Foto: Medcom/Citra Larasati
Batas atas UKT
Langkah proteksi biaya tersebut tidak hanya menyasar program kedokteran gigi, melainkan juga fakultas kedokteran umum secara menyeluruh. Salah satunya dengan menyusun aturan batas atas Uang Kuliah Tunggal (UKT) saat ini sedang dirumuskan untuk diterapkan secara mengikat, baik di perguruan tinggi negeri (PTN) maupun perguruan tinggi swasta (PTS).“Untuk FKG, untuk FK juga kita sedang menyusun batas maksimal biaya UKT, baik PTN maupun PTS, sehingga tidak mahal yang membebani masyarakat. Saat ini 11 provinsi itu sudah mendidik spesialis sendiri. Nah, ini kita akan tingkatkan ya,” imbuhnya.
Kebijakan pembatasan tarif kuliah dan afirmasi prodi medis ini sejalan dengan mandat Presiden agar akses pendidikan tinggi dapat dinikmati secara inklusif oleh seluruh lapisan masyarakat. Di samping intervensi anggaran beasiswa nasional, penetapan batas tarif maksimal di rumpun ilmu kesehatan diharapkan dapat membuka pintu selebar-lebarnya bagi putra-putri daerah berprestasi untuk menempuh pendidikan dokter tanpa terganjal mahalnya biaya kuliah.