Langkah cepat diambil BGN dengan menjatuhkan sanksi penonaktifan (suspend) selama satu bulan penuh kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sidoarjo Talangangin Kalitengah, Jawa Timur. Kepala BGN, Sudaryono, saat ini terus berkoordinasi intensif dengan pemerintah daerah dan pihak pesantren guna menangani krisis ini.
Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN, Ketut Sumedana, menegaskan bahwa keselamatan nyawa anak-anak menjadi prioritas saat ini. Ia juga memastikan sanksi yang dijatuhkan tidak main-main.
"Kami juga suspend berat selama 30 hari SPPG Sidoarjo Talangangin Kalitengah. Selain itu, kami juga mengusulkan kepala SPPG tersebut untuk dicopot dan digantikan," ujar Ketut dalam tayangan Selamat Pagi Indonesia Metro TV, Kamis, 3 September 2026.
"Selanjutnya pada saat ini kita akan fokus dengan melakukan penyelamatan bagaimana kesehatan dari anak-anak kita ini ke beberapa rumah sakit. Ini yang kita utamakan," lanjut Ketut.
Rantai Distribusi Masif yang Terdampak
SPPG Sidoarjo Talangangin Kalitengah bukanlah dapur kecil. Fasilitas ini menanggung hajat gizi ribuan pelajar setiap harinya. Skala produksi mereka mencapai sekitar 2.800 porsi per hari yang disebar ke 19 institusi pendidikan di wilayah tersebut.Wakil Koordinator BGN Jawa Timur, Teguh Bayu Wibowo, membeberkan bahwa alokasi terbesar, yakni sekitar 1.000 porsi rutin dikirim ke Ponpes Manbaul Hikam yang kini menjadi titik nol kasus keracunan.
"Ada 19 sekolah. Jadi di pondok itu ada dua sekolah berasrama, terus sisanya ada sekolah-sekolah lain, TK, swasta semua. Kalau di pondok itu ada 1.000. Jadi total di SPPG ini ada 2.800-an," ujar Teguh.
Izin Bodong Jadi Sorotan Pemkab
Tragedi ini langsung memantik alarm bahaya di meja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Evaluasi menyeluruh digulirkan terhadap 170 SPPG yang beroperasi di wilayah tersebut.Hasilnya mengejutkan: Bupati Sidoarjo, Subandi, mengungkap masih ada 31 SPPG yang nekat beroperasi tanpa mengantongi izin resmi. Subandi murka dan menginstruksikan seluruh dapur umum BGN yang izinnya masih menggantung untuk segera menghentikan aktivitas produksi mereka tanpa terkecuali.
"Itu izin kita selesaikan dulu. Kalau dia mau launching BGN ini bisa dijalankan SPPG-nya. Sebelum izin selesai, jangan boleh produksi," tegas Subandi.
Menurutnya, perizinan bukan sekadar urusan kertas. Ini adalah satu-satunya gerbang bagi pemerintah daerah untuk memverifikasi keamanan pangan, standar kelayakan dapur, dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) agar tragedi serupa tak berulang.
"Kalau sudah jalan kita tidak akan bisa monitor IPAL-nya seperti apa, kondisi dapurnya seperti apa, ini layak atau tidak," katanya.
Hingga Rabu sore, perjuangan para santri memulihkan diri masih berlangsung. Dari total 512 korban, 82 santri masih harus menjalani perawatan intensif di fasilitas kesehatan, sementara 128 orang berstatus dalam observasi ketat. Kabar baiknya, 312 santri telah dinyatakan pulih dan bisa kembali beraktivitas.
