Ilustrasi DPR RI. Medcom
Ilustrasi DPR RI. Medcom

Sejarah Hari Parlemen Indonesia yang Diperingati Tiap 16 Oktober

Renatha Swasty • 17 Oktober 2022 21:14
Jakarta: Hari Parlemen Indonesia merupakan salah satu hari besar nasional yang diperingati setiap 16 Oktober. Hari tersebut sebagai peringatan lahirnya Lembaga Perwakilan Rakyat.
 
Lantas bagaimana sejarah lahirnya Hari Parlemen Indonesia? Simak artikel berikut dikutip dari laman Kelaspintar:
 
Peringatan Hari Parlemen Indonesia menandai fungsi lembaga perwakilan untuk mewadahi aspirasi berbagai lapisan masyarakat. Lahirnya lembaga perwakilan rakyat yang menampung aspirasi masyarakat.

Di Indonesia, parlemen disebut juga dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR sebagai Badan Legislatif. Badan Legislatif yang disebut Parlemen dilaksanakan oleh sebuah Pemerintahan dengan sistem Parlementer.
 
Peringatan Hari Parlemen Indonesia telah ditetapkan secara resmi melalui Maklumat Nomor X Tanggal 16 Oktober 1945. Penetapan Hari Parlemen Indonesia tidak lepas dari kelahiran Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat pada masa penjajahan Belanda.

Sejarah singkat Hari Parlemen Indonesia

Parlemen merupakan badan legislatif, khususnya di negara-negara sistem pemerintahannya berdasarkan Westminster dari Britania Raya. Istilah bahasa Inggris berasal dari Anglo-Norman dan berasal dari abad ke-14 berasal dari Parlemen Prancis abad ke-11. Parlemen dari kata parler yang berarti untuk berbicara. Makna ini berkembang dari waktu ke waktu.
 
Awalnya, ini mengacu pada setiap diskusi, percakapan, atau negosiasi melalui berbagai jenis kelompok deliberatif atau yudisial, sering kali dipanggil oleh seorang raja. Pada abad ke-15 di Inggris, parlemen secara khusus berarti badan legislatif.
 
Perjalanan pembentukan parlemen Indonesia akan terlihat keberadaanya mampu mengikuti transisi dan dinamika politik yang menyertai. Parlemen Indonesia bermula dari mulai diikutsertakan perwakilan tokoh pergerakan di dalam dewan rakyat bentukan Belanda (Volksraad) meskipun peran mereka masih dibatasi.
 
Lahirnya DPR terbagi menjadi tiga masa, yaitu masa Volksraad, masa perjuangan kemerdekaan, dan masa dibentuknya KNIP.
 
Pada masa penjajahan Belanda Tahun 1930, terdapat lembaga semacam parlemen yang dinamakan Volksraad. Lembaga itu dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat oleh Raja dengan anggota 55 orang dan 25 orang dari golongan Bumi Putra.
 
Pada 8 Maret 1942, Belanda mengakhiri masa penjajahan di Indonesia dan digantikan dengan penjajahan Jepang. Keberadaan Volksraad otomatis tidak diakui lagi dan bangsa Indonesia memasuki masa perjuangan Kemerdekaan.
 
Rakyat Indonesia pada awalnya gembira menyambut tentara Dai Nippon (Jepang) yang dianggap sebagai saudara tua yang membebaskan Indonesia dari belenggu penjajahan. Namun pada kenyataannya, pemerintah militer Jepang tidak berbeda dengan pemerintahan Hindia Belanda.
 
Pada 11 Januari 1942, tentara Jepang pertama kali menginjak bumi Indonesia yaitu mendarat di Tarakan (Kalimantan Timur). Pergantian penjajahan dari Belanda kepada Jepang mengakibatkan keberadaan Volksraad secara otomatis tidak diakui lagi.
 
Hingga pada akhirnya, 14 Agustus 1945 Jepang kalah perang dengan Amerika Serikat dan Uni Soviet menyatakan perang terhadap Jepang. Kekalahan Jepang ini mendorong Indonesia melakukan proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta atas nama Bangsa Indonesia.
 
Sejarah DPR RI dimulai sejak dibentuknya KNIP oleh Presiden pada 29 Agustus 1945 di Gedung Kesenian, Pasar Baru Jakarta. Mohammad Hatta dan Sutan Sjahir menyadari Indonesia memerlukan suatu badan atau lembaga yang dapat mewakili aspirasi rakyat.
 
Pada 29 Agustus 1945, Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) resmi dibentuk. Atas pertimbangan politik agar Indonesia diakui sebagai negara demokratis yang memiliki aparatur lengkap.
 
Selanjutnya, Hatta mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden Nomor X Tanggal 16 Oktober 1945 yang memutuskan KNIP setara dengan Presiden. KNIP yang awalnya sebagai pembantu Presiden berubah menjadi setara dengan Presiden yaitu menyusun Undang-Undang dan ikut menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
 
Baca juga: Sejarah Pertempuran Medan Area: Perjuangan Warga Sumut Mengusir Belanda  

 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)




TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan