"Harusnya bisa diprioritaskan ke sekolah swasta dan dibuat besarannya sekitar 60 sampai 70 persen," kata Anggota Komisi X DPR, Ratih Megasari dalam Rapat Kerja antara Komisi X dengan Kemendikbud, Senin, 22 Juni 2020.
Menurutnya, besaran prioritas tersebut harus diatur agar sekolah swasta mendapat porsi yang jelas dari anggaran yang ada. Sekolah swasta harus mendapat prioritas, karena sekolah negeri telah menerima BOS reguler.
"Selanjutnya kita perlu asesmen kebutuhan. Misal untuk membayar guru honorer hingga memenuhi fasilitas pendidikan. Terkadang kita hanya berfokus pada Pagu anggaran tapi tidak melihat kebutuhan riil sekolah yang beragam," jelas Ratih.
Baca juga: Sekolah Swasta Bakal Mendapat BOS Afirmasi dan Kinerja
Selain permasalahan pembiayaan sekolah, Ratih menilai masih banyak masalah yang harus diselesaikan Kemendikbud, terutama di masa pandemi.
"Ini terkait infrastruktur dan teknologi atau kurikulum yang adaptif dengan masa sekarang. Lalu peningkatan guru dalam metode, serta sarana pembelajaran," jelas legislator fraksi NasDem itu.
Sebelumnya, BOS Afirmasi dan Kinerja yang dibuka Nadiem untuk sekola swasta ini tertuang dalam Permendikbud nomor 25 tahun 2020. Nadiem hanya menjelaskan jika dua dana BOS itu bisa digunakan sekolah swasta tanpa menjelaskan lebih lanjut berapa besar pembagian antara yang diterima sekolah swasta dan berapa yang akan di terima sekolah negeri.
"Jadi ini adalah upaya pemerintah untuk memastikan memberikan bantuan untuk ke daerah yang paling butuh mendapatkan BOS afirmasi dan BOS kinerja. Tapi bukan cuman sekolah negeri, tapi juga sekolah swasta yang menurut kami malah lebih rentan terutama di daerah-daerah. Dan sekolah Swasta akan diprioritaskan," kata Mendikbud, Nadiem Makarim dalam konferensi video, Jum'at 19 Juni 2020.
Nadiem menyebut anggaran untuk BOS afirmasi berada di angka Rp2 triliun dan BOS kinerja sekitar Rp1,2 triliun. Setiap sekolah yang membutuhkan direncanakan bakal menerima Rp60 juta di tahun ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
