Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim, mendukung pramuka tak lagi jadi ekstrakurikuler wajib. Hal itu sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka Pasal 20 ayat 1 yang menyebut Gerakan pramuka bersifat mandiri, sukarela, dan nonpolitis.
"P2G mengikuti aturan yang lebih tinggi yaitu UU Pramuka yang mengatakan bahwa pramuka adalah kegiatan yang sifatnya sukarela," kata Satriwan kepada Medcom.id, Senin, 1 April 2024.
Satriwan menyebut bila ingin menjadikan pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib di sekolah atau madrasah, pemerintah harusnya terlebih dulu merevisi UU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.
"Harus dibunyikan bahwa pramuka jadi ekskul wajib di sekolah atau madrasah," tutur dia.
Aturan pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib selama ini tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
"Meskipun ekskul pramuka bersifat sukarela, P2G berharap sekolah dan madrasah menyediakan ekskul pramuka untuk menyalurkan minat anak yang bersedia aktif di pramuka," kata Satriwan.
Sebelumnya, Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Menengah mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
Dalam Pemendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 Pasal 24 menyebutkan Keikutsertaan peserta didik dalam ekstrakurikuler bersifat sukarela.
| Baca juga: Intip Sejarah Berdirinya Pramuka di Indonesia |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
