Prinsip dasar politik yang digagas oleh Van Deventer ini berisikan tiga program yaitu Irigasi, Transmigrasi, dan Pendidikan. Ketiga kebijakan ini juga sering disebut sebagai Trias Etika atau Tiga Kebijakan.
Trias Etika terlihat menguntungkan yaa bagi Indonesia, tapi apakah benar menguntungkan? Yuk simak penjelasannya berikut ini:
Dilansir dari laman Kebudayaan Kemdikbud, Politik Balas Budi dimulai ketika pada 1863 sistem tanah paksa dihapuskan. Belanda lalu mulai menerapkan sistem ekonomi liberal, di mana modal-modal swasta mulai diperkenankan masuk ke Nusantara.
Keadaan ini melahirkan perkebunan milik swasta yang semakin meluas, bahkan mencapai wilayah di Sumatera Timur. Sayangnya, sistem ini ternyata tidak mengubah nasib rakyat.
Sistem ekonomi ini sama-sama mengejar keuntungan tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat pribumi. Pemerintah kolonial dengan birokrasinya menjaga kepentingan-kepentingan modal sebaik-baiknya namun akibatnya tekanan terhadap rakyat semakin kuat, pembelaan hak rakyat terhadap keganasan kapitalisme modern semakin lemah, dan kemerosotan kesejahteraan hidup semakin pesat.
Inilah awal mula munculnya ide untuk menciptakan sebuah kebijakan yang dinamakan Politik Etis. Politik Etis atau Politik Balas Budi adalah suatu pemikiran yang menyatakan pemerintah kolonial Belanda memegang hutang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan rakyat Nusantara.
Politik ini dipelopori oleh Pieter Brooshooft dan C. Th. Van Deventer. Nah, program yang dilaksanakan dalam Politik Etis, yakni tiga hal yang sudah kita bahas di awal, yakni Irigasi, Transmigrasi, dan Pendidikan.
Adapun program imigrasi berupa pembangunan dan penyempurnaan sarana dan prasarana untuk kesejahteraan rakyat, terutama dalam bidang pertanian dan perkebunan. Hal ini dilakukan dengan membuat waduk-waduk besar penampung air hujan untuk pertanian dan perbaikan sanitasi untuk mengurangi penyakit.
Selain itu, perbaikan sarana infrastruktur terutama jalan raya dan jalur kereta api sebagai media untuk pengangkutan komoditi hasil pertanian dan perkebunan.
Sementara itu, program transmigrasi ialah pemerataan penduduk Pulau Jawa dan Madura yang padat dengan jumlah sekitar 14 juta jiwa pada 1900. Kawasan perkebunan yang begitu luas tidak berbanding dengan kawasan permukiman yang semakin sempit.
Maka, dibuatlah permukiman baru di Pulau Sumatera di mana permukiman tersebut pada awalnya adalah perkebunan-perkebunan baru yang membutuhkan banyak sekali pegawai.
Sedangkan, program pendidikan Edukasi dengan program peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM) dan pengurangan jumlah buta huruf yang berimplikasi baik untuk pemerintah Belanda sendiri yaitu mendapatkan tenaga kerja terdidik namun dengan gaji murah.
Nah, apakah politik etis ini memberikan dampak positif bagi rakyat Indonesia saat itu? Tentu saja memberikan dampak positif. Namun, politik etis juga memberikan dampak negatif bagi rakyat.
Berikut penjelasannya dikutip dari laman Zenius:
Dampak politik etis bagi Indonesia
1. Dibangunnya Infrastruktur
Terlepas dari kenyataan politik etis menghadirkan keuntungan tersendiri bagi kalangan swasta, ada manfaat yang dibawa oleh politik etis yang bahkan masih bisa kita rasakan sampai sekarang.Misalnya, bendungan dan rel kereta api. Rel kereta yang biasa kalian lalui sekarang adalah warisan dari politik etis yang masih kita gunakan sampai sekarang. Demikian juga bendungan-bendungan yang sampai sekarang masih digunakan sebagai tempat penampungan air.
Salah satu bendungan yang dibangun dan mulai dioperasikan pasca dijalankannya politik etis adalah Bendungan Katulampa di Bogor. Bendungan ini sudah mulai beroperasi pada 1911.
2. Masyarakat perkotaan semakin modern
Politik etis melahirkan akulturasi. Akulturasi adalah suatu proses sosial yang terjadi dalam masyarakat di mana terjadi interaksi antara dua budaya berbeda dan mengakibatkan terbentuknya budaya baru, namun unsur dan sifat budaya asli tidaklah hilang atau tetap ada.Akulturasi yang terjadi antara budaya Belanda dengan Indonesia melahirkan masyarakat yang mulai gemar berpakaian seperti orang Eropa. Tradisi pesta juga mulai diikuti oleh pribumi.
Masyarakat kota mengalami modernisasi tetapi tidak demikian halnya dengan masyarakat yang tinggal di pedesaan. Salah satu hal yang memicu kondisi tersebut adalah penyimpangan dari politik etis.
Terjadi penyelewengan dari ide-ide besar politik etis seperti irigasi yang nyatanya cenderung menguntungkan perkebunan swasta. Akibatnya, lahan milik pribumi tidak mendapat pengairan sebaik milik swasta. Belum lagi dengan akses pendidikan yang nyatanya masih tetap sulit diakses oleh masyarakat miskin.
3. Edukasi melahirkan dua kelompok
Politik etis memunculkan banyak sekolah di Hindia Belanda. Beberapa di antaranya adalah Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) atau sekolah setingkat SMP dan Algemeene Middelbare School (AMS) atau sekolah setara SMA.Pendidikan yang mulai dienyam oleh pribumi nyatanya melahirkan dua kelompok yang berseberangan. Kelompok pertama tergabung dalam golongan terpelajar yang akhirnya memulai pergerakan nasional.
Politik etis menjadi bumerang bagi pemerintah kerajaan Belanda karena melahirkan golongan terpelajar yang berani melawan balik dengan pengetahuan mereka. Sedangkan, kelompok kedua diisi oleh golongan fungsional yang menjadi pangreh praja pegawai administrai Belanda.
Biasanya, golongan kedua ini terdiri dari lulusan OSVIA (Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren). Seperti kebijakan lain pada umumnya, politik etis terlahir dengan diiringi pro dan kontra.
Penerapannya pun tidak selalu membawa angin positif melainkan juga hal negatif. Namun, itulah sejarah yang terjadi di negara Indonesia.
Nah, itulah penjelasan soal politik balas budi. semoga informasi ini bermanfaat yaa.
| Baca juga: Sejarah Politik Etis, Balas Budi Belanda untuk Indonesia |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
