Golongan ini biasanya berasal dari orang-orang dengan pengaruh yang kuat, bisa dilihat dari kekayaan, agama, pendidikan, bahkan militer.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), oligarki adalah pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Setiap negara tentunya menganut bentuk pemerintahan yang berbeda-beda. Hal ini tentunya disesuaikan dengan tujuan negara tersebut.
Dilansir dari berbagai sumber, negara yang pernah menganut bentuk oligarki adalah Afrika Selatan. Namun, hal tersebut akhirnya berakhir pada tahun 1994 ketika Nelson Mandela menjabat sebagai presiden.
Selain Afrika Selatan, ada beberapa negara yang menerapkan oligarki. Beberapa negara tersebut ialah Korea Utara, Turki, Rusia, Cina, Ukraina, Arab Saudi, Zimbabwe, Iran, dan juga Amerika Serikat.
Dampak Pemerintahan Oligarki
Dilansir dari situs komnasham.go.id, sistem oligarki memberikan dampak yang cukup signifikan bagi rakyat dan negara yang bersangkutan. Simak ulasannya di bawah ini!1. Menghilangkan Hak Partisipasi Warga Negara
Hal pertama yang akan terjadi dalam sebuah negara yang menganut sistem oligarki adalah munculnya ancaman hak partisipasi warga negara. Di dalam kondisi ini bisa saja terjadi karena masuknya pengaruh oligarki ke dalam proses politik negara tersebut.Hasilnya, proses politik yang berlangsung akan dipegang secara penuh oleh kelompok yang berkuasa. Sehingga rakyat-rakyat kecil kehilangan hak partisipasinya sebagai warga negara.
| Baca: Sistem Pemerintahan Parlementer dan Ciri-cirinya, Disertai Contoh |
2. Terancamnya Kesejahteraan Masyarakat
Dampak selanjutnya adalah terganggunya kesejahteraan masyarakat di masa mendatang. Kondisi ini bisa saja terjadi akibat pengaruh ikut campur tangan orang-orang berkuasa yang ingin melestarikan kekayaannya.Nah, itulah ulasan singkat mengenai sistem pemerintahan oligarki di dunia. Selain oligarki, Sobat Medcom juga perlu mengenali bentuk pemerintahan lainnya seperti monarki, tirani, aristokrasi, demokrasi, oklokrasi, dan sebagainya.
Di Indonesia sendiri, diketahui bentuk pemerintahannya ialah demokrasi. Namun, sistem pemerintahan negara Indonesia adalah presidensial. Sistem ini membuat Presiden sebagai pemimpin negara dan rakyat memegang kekuasaan tertinggi. Diketahahui, hal tersebut telah berlangsung sejak ada amandemen UUD 1945 yang ketiga dan keempat.
(Vania Liu Trixie).
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
