Ilustrasi Medcom.id

Polemik UKT, JPPI Sesalkan Nadiem Tak Cabut Permendikbudristek 2 Tahun 2024

Citra Larasati • 22 Mei 2024 11:55

Jakarta: Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyesalkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang tidak mengabulkan permintaan Komisi X DPR dan mahasiswa untuk mencabut Permendikbud 2 tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri. Kemendikbudristek hanya berjanji akan mengkaji, dan tidak tegas akan mencabutnya.

Koordinator JPPI, Ubaid Matraji mengatakan, sebelum raker dengan Kemendikbudristek, Komisi X DPR merekomendasikan untuk mencabut peraturan yang dijadikan dasar kenaikan UKT tersebut. Tapi, Kemendikbudristek justru berdalih, tarif SSBOPT (Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi) yang ditetapkan Kemendikbudristek sudah sesuai dengan kemempuan mahasiswa.

Padahal kenyataannya SSBOPT ini dijadikan dasar oleh kampus-kampus untuk menaikkan tarif UKT. Kemudian UKT ini menuai polemik, karena kenaikannya yang tidak rasional.

“Jadi persoalan ini masih ruwet, masing-masing pihak saling lempar bola panas, satu sisi Kemendikbudristek merasa sudah tetapkan pagu yang berkeadilan. Tapi di sisi lain, ketika pagu ini dirujuk oleh kampus dalam menentukan UKT, ternyata mahasiswa menjerit kemahalan,” tandas Ubaid.

UKT, kata Ubaid, sampai saat ini masih belum berkeadilan dan jauh dari prinsip inklusif. Sementara terkait UKT yang membumbung tinggi, Mendikbudristek, Nadiem Makariem mengklaim sudah mengedepankan asas keadilan dan inklusivitas.

Menurut Ubaid, pernyataan ini hanya klaim sepihak dan sangat mudah dipatahkan. Kalau prinsip tersebut sudah terpenuhi dan diterapkan, tentu tarif UKT tidak akan mengundang polemik seperti saat ini.

"Maka, perlu kita uji dan perdebatkan kembali, letak keadilannya di mana? Fakta menunjukkan, mahasiswa masih turun di jalan untuk menuntut keadilan soal tarif UKT ini yang dianggap sangat menyengsarakannya," terangnya.

Menurut Ubaid, jika keributan UKT ini hanya terjadi di salah satu kampus, bisa jadi sudah berkeadilan dan problemnya hanya kasuistik di satu kampus tersebut. "Tapi, jika keributan ini terjadi di mana-mana dan di banyak kampus, jelas yang tidak berkeadilan atau yang bermasalah adalah kebijakan di level pusat atau peraturan Kemendikbudristek yang dirujuk oleh kampus-kampus, yaitu Permendikbudristek No.2 tahun 2024 yang dijadikan dasar kenaikan UKT,” kata Ubaid.