“Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait dampak pandemi covid-19 serta bagaimana upaya adaptasi dan mitigasi (pengurangan dampak/risiko) masyarakat adat di Indonesia, yang memiliki karaktersitik berbeda-beda. Laporan ini digali dari para pendamping dan anggota masyarakat adat di lapangan selama pandemi,” jelas Direktur KMA, Kemendikbudristek, Sjamsul Hadi, Selasa, 15 Februari 2022.
Menurut Sjamsul, masyarakat adat seringkali memiliki akses yang sangat terbatas terhadap fasilitas kesehatan modern, seperti rumah sakit, klinik, dan puskesmas. Masyarakat adat juga harus menghadapi tekanan ekologis, konflik lahan, hingga kehilangan sumber daya utamanya.
Minimnya ketersediaan dan akses terhadap fasilitas dasar kesehatan, penyebarluasan disinformasi terkait pandemi, hingga distribusi vaksin yang tidak merata semakin menambah kerentanan masyarakat adat, khususnya di Indonesia. Namun demikian, di luar persoalan ketimpangan struktural di atas, secara alamiah masyarakat adat telah memiliki sistem pertahanan tersendiri yang diwariskan melalui pengetahuan dan praktik-praktik lokal.
Hal ini secara langsung maupun tidak langsung bermanfaat dalam menghadapi dampak pandemi covid-19. “Laporan ini mencatat beberapa praktik isolasi, menjaga jarak, dan karantina wilayah yang bersumber dari pengetahuan lokal masyarakat adat,” kata Sjamsul.
Sedangkan, Dirjen Kebudayaan, Hilmar Farid, mengatakan, bahwa sangat penting dalam dalam
strategi penanganan dampak pandemi pada masyarakat adat untuk memperhatikan latar
belakang (kekhususan/keragaman) masyarakat adat yang berbeda-beda di setiap wilayahnya.
Penangan berbasis karakteristik khusus masyarakat adat ini akan mendorong penanganan pandemi yang lebih berkeadilan. Terutama bagi masyarakat adat yang telah memiliki kerentanan sebelum pandemi untuk mendapatkan prioritas penanganan.
“Sedangkan masyarakat adat yang masih tertutup dan telah memiliki sistem pengendalian internal yang kuat, sebaiknya tidak diganggu oleh kedatangan orang luar yang justru akan
merusak pertahanan alamiah mereka” jelas Hilmar.
Baca juga: Fasilitasi Bidang Kebudayaan 2022 Kembali Dibuka, Pendaftaran Dimulai Besok
Laporan merekomendasikan pentingnya dilakukan pemetaan yang lebih sistematis dan berkala
untuk memotret situasi Masyarakat Adat di Indonesia. Pandemi covid-19 ini memberi pelajaran pentingnya pendataan yang akurat dan waktu nyata, sehingga bisa diambil langkah-langkah yang tepat sesuai situasi dan kebutuhan masyarakat adat yang beragam.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
