Direktur Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Saryadi menegaskan, kebijakan PJJ 2026 bukan sekadar program tambahan, melainkan bagian dari upaya negara menghadirkan pendidikan bermutu untuk semua. Kebijakan ini juga sejalan dengan visi Kemendikdasmen dalam mendukung pemerataan akses pendidikan.
“Kebijakan PJJ 2026 ini bukan program tambahan, program ini adalah bentuk solusi yang diberikan oleh negara untuk menjangkau anak-anak yang tidak bisa menjangkau pendidikan atau yang putus sekolah,” ujarnya dalam media briefing di Tangerang Selatan, Kamis 23 April 2026.
Ia mengungkapkan, berdasarkan data, terdapat 1.131.429 anak usia 16–18 tahun yang tidak bersekolah. Dari jumlah tersebut, sekitar 217 ribu anak merupakan putus sekolah, sementara 337.914 lainnya adalah lulusan SMP yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan SMA.
| Baca juga: Kemendikasmen Bakal Bentuk Relawan Pendidikan Awasi Anak Tidak Sekolah |
Kelompok terbesar berasal dari anak yang belum pernah bersekolah sama sekali, yakni mencapai sekitar 575.863 anak. Secara keseluruhan, jumlah anak tidak sekolah di Indonesia bahkan melampaui 4 juta, dengan angka partisipasi sekolah usia 16–18 tahun baru mencapai 73,42 persen.
Saryadi menilai, angka tersebut bukan sekadar statistik, melainkan gambaran masa depan bangsa yang perlu segera ditangani. “Ini bukan hanya angka, ini adalah masa depan Indonesia. Kalau tidak kita siapkan dengan pendidikan yang baik, akan berdampak pada pembangunan ke depan,” ujarnya.
Terdapat berbagai faktor penyebab tingginya angka anak tidak sekolah. Mulai dari kendala geografis, keterbatasan infrastruktur, hingga faktor ekonomi dan sosial.
Saryadi menyebut, masih banyak siswa harus menempuh jarak lebih dari 8 kilometer untuk bersekolah. Bahkan di wilayah terpencil, siswa harus menempuh jarak lebih dari 20 kilometer untuk sampai ke sekolah.
Selain itu, terdapat sekitar 1.900 desa yang masuk kategori sulit akses pendidikan. Di sisi lain, kondisi infrastruktur juga masih menjadi tantangan, dengan lebih dari 500 ribu ruang kelas dilaporkan mengalami kerusakan.
Siswa harus bekerja
Faktor ekonomi juga menjadi penyumbang terbesar anak tidak sekolah. Ia menyampaikan setidaknya 45 persen siswa jenjang SMA tidak melanjutkan pendidikan karena harus bekerja membantu keluarganya.“Banyak anak akhirnya tidak sekolah karena harus membantu orang tua. Ini realitas yang harus kita respons dengan pendekatan yang lebih fleksibel,” jelasnya.
Selain itu, terdapat tantangan berupa kekurangan tenaga pendidik. Tercatat ada sekitar 120 ribu sekolah yang kekurangan guru, hingga isu distribusi guru yang belum merata.
Sebagai solusi, Kemendikdasmen menghadirkan PJJ yang dirancang khusus untuk anak putus sekolah. Pada tahap awal tahun 2026, PJJ dijalankan melalui skema kolaborasi antarsatuan pendidikan.
| Baca juga: 975 Ribu Anak Putus Sekolah, Paling Banyak Karena Masalah Jarak dan Biaya |
Saryadi menjelaskan sebanyak 82 sekolah terlibat dalam menyediakan PJJ bagi anak putus sekolah. 82 sekolah itu terdiri dari 20 sekolah induk dan 62 sekolah mitra yang tersebar di 20 provinsi.
"Sekolah induk berperan sebagai pusat penyelenggara pembelajaran, sementara sekolah mitra berfungsi menjangkau siswa di wilayah masing-masing," lanjutnya.
Adapun, model pembelajaran yang digunakan adalah blended learning. Siswa diarahkan untuk belajar mandiri melalui Learning Management System (LMS) atau modul ajar yang disediakan kementerian.
"Materi dapat diakses kapan saja, memungkinkan siswa menyesuaikan waktu belajar dengan kondisi mereka," terang dia.
Disamping itu ada juga skema tatap muka antara guru dan siswa berbasis platform digital seperti konferensi video. Sesi ini difokuskan pada pembahasan materi sulit, pendampingan belajar, serta evaluasi capaian pembelajaran.
“Yang 70 persen itu belajar mandiri, sedangkan 30 persen adalah tutorial dan interaksi. Di situ ada umpan balik dan pendampingan,” ujarnya.
Dalam teknis implementasinya, PJJ juga memungkinkan distribusi guru lintas wilayah. Ia pun memaparkan pengalaman uji coba pada 2025 di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu.
Dari uji coba itu, terdapat keberhasilan untuk skema guru dari dalam negeri mengajar siswa di luar wilayah melalui platform digital. Model ini dinilai efektif untuk mengatasi kekurangan guru di daerah tertentu.
Selain itu, fleksibilitas menjadi kunci utama program ini. PJJ dirancang agar siswa tetap bisa belajar meski harus bekerja membantu keluarga atau memiliki mobilitas tinggi.
Untuk keberlangsungan program tersebut, Kemendikdasmen bakal melakukan pengembangan PJJ skala penuh. Dengan target menjangkau 34 provinsi melalui model sekolah induk dan mitra.
"Jadi PJJ 2026 ini belum nasional, tapi kami menyebutnya skala penuh karena berjalan di 34 provinsi, belum semua provinsi di Indonesia. Tapi ke depan kami juga menyiapkan pengembangan layanan PJJ skala nasional," ujar Saryadi.
Melalui implementasi yang terstruktur dan kolaboratif ini, pemerintah berharap PJJ mampu menjadi instrumen utama dalam menekan angka anak tidak sekolah. Sekaligus memperluas akses pendidikan yang inklusif dan merata di seluruh Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
