Panduan bertajuk Kerangka Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial Generatif di Perguruan Tinggi ini diposisikan sebagai kompas moral dan operasional di ruang kuliah. Isu krusial tersebut kembali ditegaskan dalam gelaran KonferenKonferensi Puncak Pendidikan Tinggi Indonesia (KPPTI) 2026 di Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, 11 - 13 November 2026.
Ini sekaligus untuk memastikan teknologi bekerja memperkuat potensi manusia, bukan justru menggantikannya. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti), Khairul Munadi, menekankan, kemajuan akal imitasi tidak boleh sampai mengikis integritas dan memicu dehumanisasi di lingkungan akademik.
"Saya kira tadi saya sempat sampaikan inisiatif kita meluncurkan Generative AI Framework. Justru itu menjadi sesuatu yang dapat kita jadikan sebagai pedoman. Intinya pemanfaatan akal imitasi atau AI ini perlu diatur, disalurkan agar kemudian tidak menimbulkan apa yang disebut tadi dehumanisasi ataupun pelanggaran terhadap etik," kata Khairul Munadi dalam konferensi pers KPPTI 2026, di Kampus Unair, Senin malam, 9 November 2026.
Khairul mewanti-wanti agar kepraktisan algoritma tidak menjebak mahasiswa dan civitas akademika ke dalam kemunduran intelektual. "Kita ingin juga hindari jangan sampai penggunaan AI di perguruan tinggi ini mengarah pada hal-hal yang sifatnya kontraproduktif. Nanti mungkin bisa ditambahkan," tuturnya.
Penggunaan AI. Ilustrasi/Medcom
Kekhawatiran terhadap penurunan kemampuan berpikir independen juga disinggung Ketua Steering Committee (SC) KPPTI 2026 sekaligus Staf Khusus Mendiktisaintek, Tjan Basaruddin. Ia menyoroti fenomena cognitive death alias matinya daya nalar, serta tren agentic AI yang bergerak mandiri tanpa filter akal sehat manusia.
Untuk aspek pembelajaran sendiri misalnya, kata Tjan, istilah cognitive death atau kehilangan daya nalar dari para pembelajar, itu akan sangat merugikan bangsa. "Ini kalau kita tidak hati-hati. Itu dicoba untuk di-address. Dari aspek lain, kira-kira isu-isu tentang agentic AI itu juga jangan sampai nanti pendelegasian keputusan bahkan operasional secara tanpa terencana dan tanpa perlindungan terhadap manusia itu akan berdampak buruk," kata Tjan.
"Insyaallah itu juga akan di-address di samping yang di framework yang disampaikan Pak Dirjen tadi," papar Tjan.
Jadi Policy Brief
Tjan menegaskan bahwa dinamika kritis sepanjang KPPTI ini tidak akan berhenti sebagai wacana di atas panggung, melainkan bakal digodok menjadi pijakan hukum dan aturan main di kampus."Sebetulnya salah satu output dari ini nanti akan ada beberapa policy brief. Jadi memang luaran dari sini nanti akan menjadi input untuk kebijakan dari kementerian dalam mengembangkan policies untuk mengelola maupun mengembangkan sektor pendidikan tinggi ke depan. Nanti dituangkan di draft action tadi beberapa target untuk menyusunnya menjadi policy brief nanti," imbuhnya.
Antusiasme Tinggi
Dukungan ekosistem pendidikan nasional terhadap agenda ini terlihat dari skala keterlibatan kampus. Rektor Universitas Airlangga, Muhammad Madyan, membeberkan antusiasme tinggi perwakilan institusi dari berbagai daerah untuk mengikuti KPPTI 2026."Kemudian juga total peserta yang terdaftar untuk acara KPPTI 2026 ini adalah sebanyak 1.938 peserta dari 565 institusi yang terdiri dari perguruan tinggi, yaitu tadi sudah disebutkan oleh Pak Dirjen, ada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Lalu juga lembaga pendidikan, asosiasi dunia industri dan dunia usaha (DUDI)," kata Madyan.
Agenda akbar ini turut dimeriahkan pameran inovasi 112 tenant booth lintas kementerian, perguruan tinggi, mitra korporasi, serta asosiasi dengan menghadirkan 9 pembicara kunci. Madyan menaruh harapan besar kolaborasi ini mampu memetakan arah pendidikan menuju Generasi Emas.
"Diharapkan dengan sharing pengelola perguruan tinggi ini, hasil dari KPPTI ini bisa menjadi blueprint dari pengembangan perguruan tinggi menuju pada tahun 2045 nanti. Tentunya pengembangan perguruan tinggi yang lebih berdampak dan lebih maju di Indonesia," ujarnya.
Senada, Ketua Organizing Committee (OC) dari Unair, Dwi Setyawan memastikan seluruh masukan dari kampus-kampus di Indonesia dirangkum menjadi rekomendasi utuh bagi kementerian. "Jadi mudah-mudahan hasil akhirnya memang nanti rekomendasi dari semua stakeholder untuk bisa mengambil kebijakan yang lebih baik untuk transformasi pendidikan tinggi di Indonesia. Saya kira itu," tutup Dwi.
