"58 daerah tidak mengajukan formasi sama sekali, 29 di antaranya itu ada di Papua dan Papua Barat," kata Nadiem dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR, Rabu, 10 Maret 2021.
Nadiem mengatakan, ada 166 daerah yang mengusulkan formasi kurang dari 50 persen formasi yang menurut Kemendikbud bisa diajukan. Namun, ada pula daerah yang mengajukan formasi lebih banyak daripada data kebutuhan formasi yang ada di Kemendikbud.
"Misalnya Bali, Gorontalo, Maluku Utara, Sumatra Selatan," ujar Nadiem.
Nadiem mengatakan, daerah yang tidak mengajukan sama sekali formasi guru PPPK 2021 akan menjadi perhatian Kemendikbud. Menurut dia, alasan Pemda tidak mengajukan formasi yakni akibat tidak yakin dapat membayar kewajiban finansial untuk guru PPPK.
Baca: Lintas Kementerian Bahas Formasi PPPK untuk Guru Agama Honorer
Padahal, kata Nadiem, pemerintah pusat sudah menekankan, bahwa pembayaran gaji guru PPPK akan ditangani sepenuhnya oleh pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Umum 2021. Ia menduga, banyak daerah yang tidak mengajukan formasi karena tak percaya dengan program ini lantaran baru pertama kali dilakukan.
"Pejabat daerah masih setengah percaya bahwa ada formasi sebesar ini, banyak dari mereka yang masih takut dengan beban anggaran di APBD-nya," ujar dia.
Nadiem tak setuju jika kondisi ini disebabkan sosialisasi yang kurang masif. Menurut dia, permasalahan utama kondisi ini hanya persoalan waktu untuk meyakinkan pemerintah daerah.
Kemendikbud menyediakan kapasitas perekrutan hingga satu juta guru PPPK pada tahun ini. Pemda pun sudah diminta untuk mengajukan formasi guru PPPK.
Hingga saat ini, total usulan formasi dari Pemda yang masuk, setelah dilakukan penyesuaian berdasarkan Data Pokok Pendidikan terkait kebutuhan guru sebesar 513.390 formasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
