Dalam "Diktum Kedelapan" Kepmenpan RB No. 1169 Tahun 2021 dijelaskan bahwa kelulusan akhir pada seleksi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) ditentukan berdasarkan peringkat terbaik atau nilai tertinggi berdasarkan Ambang Batas Kategori 1 yang sangat tinggi itu (Kepmenpan RB No. 1127 Tahun 2021).
Artinya jika di satu sekolah ada peserta guru honorer tua (K-2) bersaing dengan guru honorer muda di bawah 35 tahun, yang 35 tahun ini mampu meraih nilai ambang batas 1. Dengan begitu, yang lolos adalah honorer muda, walaupun pengabdiannya baru beberapa tahun saja.
"Diktum Kedelapan poin a, jelas-jelas mencerminkan tidak adanya keberpihakan pemerintah kepada guru honorer K-2 atau tua, yang sudah mengabdi belasan tahun bahkan sampai 25 tahun. Masak mereka diadu dengan yang muda-muda. Menegasikan portofolio, pengalaman, dan achievment honorer tua, karena kalah nilai tes dengan yang muda," lanjut Kabid Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri, yang juga merupakan guru honorer di salah satu SMA, dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 8 Oktober 2021.
P2G juga mengkritisi dugaan tidak transaparan dan akuntabelnya pengumuman seleksi PPPK Tahap I. Sebab ketika para peserta mengecek hasil kelulusannya di website, yang muncul hanya Lulus atau Tidak Lulus.
Panselnas tidak mencantumkan nilai akhir atau akumulasi nilai akhir ditambah nilai afirmasi dari peserta tes. Padahal informasi mengenai nilai yang diperoleh peserta tes ini sangat dibutuhkan dan penting, untuk menyiapkan diri dalam tes tahapan ke-2 nanti.
Juga sebagai acuan dan gambaran kemampuan diri para guru honorer. Jadi para guru honorer pun tak tahu kenapa mereka tak lulus tes.
Begitu pun sebaliknya, bagi peserta yang dinyatakan lulus tes, juga tak diberikan informasi berapa nilai akhir yang mereka peroleh, termasuk perhitungan poin afirmasi yang mereka dapatkan.
"Ketika dibuka pengumuman online, ternyata saya tak lulus. Tapi saya tak tahu berapa perolehan nilai akhir saya. Karena tak muncul di pengumuman, dan saya mengabdi sebagai honorer K-2 sudah 17 tahun," ungkap Guru K2 yang juga Ketua P2G Provinsi Jawa Barat, Sodikin kecewa.
Baca juga: P2G: Pemerintah Setengah Hati Beri Afirmasi Guru Honorer di Seleksi PPPK
P2G mendesak pemerintah dalam hal ini Kemenpan RB, Kemdikbudristek, Kemenag, dan BKN membuat regulasi khusus untuk menuntaskan keberadaan sisa Guru Honorer K-2. Termasuk dalam skema seleksi ke depan nanti.
Perlu dicermati guru honorer yang lulus PPPK, bisa berpotensi menggeser keberadaan honorer yang sudah ada di sekolah tersebut. "Bisa-bisa mereka akan terbuang, lalu mau dikemanakan?," sesalnya.
Regulasi khusus ini juga dapat mengatur afirmasi berdasarkan lama mengabdi sebagaimana yang konsisten disuarakan P2G selama ini. Termasuk pemetaan guru honorer di Indonesia.
Untuk lebih lengkapnya terkait hasil seleksi kompetensi tahap I PPPK Guru 2021, Sobat Medcom dapat terus memantau berita terlengkap dan terbarunya di Kanal Pendidikan Medcom.id.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
