Salah satu contohnya, kata dia, yakni dengan Persatuan Guru Indonesia (PGRI). Ia menilai banyak kebijakan yang diambil Kemendikbud tanpa didahului komunikasi yang baik dengan organisasi profesi guru plat merah itu.
"Jarak kantor Kemendikbud sama PGRI di Jakarta, itu enggak jauh kan ya. 20 menit kalau pakai Gojek," cetus Indra dalam siaran Youtube Vox Point Indonesia, Minggu, 28 Maret 2021.
Baca: PGRI: AN Tak Cukup Diberlakukan pada Kelas 5, 8, dan 11
Indra justru mepertanyakan pola koordinasi Kemendikbud dengan daerah-daerah. Toh, kata dia, dengan lembaga yang ada di seputar kantor Kemendikbud saja komunikasinya tak begitu lancar.
"Bisa kita bayangakan komunikasi dengan daeerah. Kalau yang didekat saja kesulitan komunikasi, apalagi di daerah yang di sana pelaku kebijakannya," jelas dia.
Hal ini, menurut dia, berpotensi memunculkan masalah dalam dunia pendidikan ke depan. Buntutnya, ia memprediksi banyak daerah yang menjalankan pendidikan dengan caranya sendiri.
"Yang membuat kebijakannya adalah Kemendikbud, tapi pelaksananya di daerah ini yang kelihatannya benah merahnya di sini. Karena komunikasi kurang baik, jadi implementasi sendiri-sendiri, mereka punya tafsir sendiri," sambungnya.
Indra menyoroti salah satu kebijakan dalam episode Merdeka Belajar yakni Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, dan Program Organisasi Penggerak (POP). Dia bahkan menerima aduan Dinas Pendidikan yang tidak mengerti arah kebijakan tersebut.
"Saya telepon salah seorang kepala Disdik, yang diserbu oleh ormas POP. beliau curhat kami ini tidak tahu apa-apa, kementerian enggak ada instruksi terus tiba-tiba digeruduk ormas untik MoU POP. Ini gimana komunikasinya," tuturnya.
Komunikasi yang tidak lancar dari Kemendikbud itu diakui oleh Wasekjen PGRI Dudul Abdul Qadir. Menurutnya, Kemendikbud sangat kurang melibatkan organisasi profesi dalam mengambil kebijakan.
"Kemendikbud hari ini sangat tidak memberi ruang kepada kami organisasi profesi untuk berdialog dan diskusi," terang Abdul.
Baca: UN Dihapus, Kemendikbud Diminta Perjelas Mekanisme Kelulusan Siswa
Ia berharap pola 'jalan sendiri' Kemendikbud bakal berujung adanya perubahan yang lebih baik. Sebaliknya, cara Kemendikbud itu diharapkan tak berujung adanya masalah baru di dunia pendidikan.
"Kalau ada perubahan yang lebih baik kita akan hormat. Kalau kebijakan ini menimbulkan masalah, persoalan berarti menurut teori perubahan ada hal yang ditinggalkan, ada yang dilupakan," jelas Abdul.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
