Indra menyoroti salah satu kebijakan dalam episode Merdeka Belajar yakni Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, dan Program Organisasi Penggerak (POP). Dia bahkan menerima aduan Dinas Pendidikan yang tidak mengerti arah kebijakan tersebut.
"Saya telepon salah seorang kepala Disdik, yang diserbu oleh ormas POP. beliau curhat kami ini tidak tahu apa-apa, kementerian enggak ada instruksi terus tiba-tiba digeruduk ormas untik MoU POP. Ini gimana komunikasinya," tuturnya.
Komunikasi yang tidak lancar dari Kemendikbud itu diakui oleh Wasekjen PGRI Dudul Abdul Qadir. Menurutnya, Kemendikbud sangat kurang melibatkan organisasi profesi dalam mengambil kebijakan.
"Kemendikbud hari ini sangat tidak memberi ruang kepada kami organisasi profesi untuk berdialog dan diskusi," terang Abdul.
Baca: UN Dihapus, Kemendikbud Diminta Perjelas Mekanisme Kelulusan Siswa
Ia berharap pola 'jalan sendiri' Kemendikbud bakal berujung adanya perubahan yang lebih baik. Sebaliknya, cara Kemendikbud itu diharapkan tak berujung adanya masalah baru di dunia pendidikan.
"Kalau ada perubahan yang lebih baik kita akan hormat. Kalau kebijakan ini menimbulkan masalah, persoalan berarti menurut teori perubahan ada hal yang ditinggalkan, ada yang dilupakan," jelas Abdul.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
