Pembahasan RUU Pemilu Terpusat pada Ambang Batas
Ilustrasi/Medcom.id
Jakarta: Pembahasan Revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU) terpusat pada ambang batas parlemen. Fraksi-fraksi di DPR sibuk melobi.
"Lebih kepada berlomba-lomba, melobi fraksi lain, kita ambang batas parlemennya sekian, ambang batas presiden sekian," kata Wakil Ketua Komisi II DPR, Arwani Thomafi dalam diskusi daring, Minggu, 26 Juli 2020.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengkritisi anggota Komisi II DPR. Sebab terkesan hanya mengutamakan kepentingan partai dalam pembahasan RUU Pemilu.
Mereka, kata Arwani, memprioritaskan penentuan ambang batas karena berkaian dengan nasib partai mendapat kursi di DPR. Perbedaan pandangan soal besaran ambang batas tersebut membuat proses pembahasan selanjutnya tertunda.
Baca: 22 Pasal Revisi UU Pemilu Masih Menjadi Perdebatan
Pihaknya tak ingin berlarut-larut menyusun RUU Pemilu di tingkat komisi. Penyusunan akan dibuat secara teknis agar dapat ditindaklanjuti Badan Legislatif (Baleg). Kemudian pembahasan RUU Pilkada akan dilanjutkan ke pemerintah.
"Biar bertarung di pembahasan tingkat satu (pemerintah). Kalau itu pun pemerintah mau membahas RUU Pemilu," ucap Arwani.
DPR memasuki masa reses pada Kamis, 16 Juli 2020. Pembahasan RUU Pemilu terpaksa ditunda. Wakil Ketua Komisi II Arif Wibowo mengatakan pembahasan RUU Pemilu ditargetkan rampung usai dua pekan pembukaan masa sidang. Sehingga draf tersebut dapat dikirim ke Baleg.
"Kita punya target dua pekan setelah (pembukaan) masa sidang akan datang sudah diselesaikan drafnya lalu di kirim ke Baleg untuk harmoniasi dan sinkronisasi," ujar Arif di Jakarta, Rabu, 15 Juli 2020.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ADN))
"Lebih kepada berlomba-lomba, melobi fraksi lain, kita ambang batas parlemennya sekian, ambang batas presiden sekian," kata Wakil Ketua Komisi II DPR, Arwani Thomafi dalam diskusi daring, Minggu, 26 Juli 2020.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengkritisi anggota Komisi II DPR. Sebab terkesan hanya mengutamakan kepentingan partai dalam pembahasan RUU Pemilu.
Mereka, kata Arwani, memprioritaskan penentuan ambang batas karena berkaian dengan nasib partai mendapat kursi di DPR. Perbedaan pandangan soal besaran ambang batas tersebut membuat proses pembahasan selanjutnya tertunda.
Baca: 22 Pasal Revisi UU Pemilu Masih Menjadi Perdebatan
Pihaknya tak ingin berlarut-larut menyusun RUU Pemilu di tingkat komisi. Penyusunan akan dibuat secara teknis agar dapat ditindaklanjuti Badan Legislatif (Baleg). Kemudian pembahasan RUU Pilkada akan dilanjutkan ke pemerintah.
"Biar bertarung di pembahasan tingkat satu (pemerintah). Kalau itu pun pemerintah mau membahas RUU Pemilu," ucap Arwani.
DPR memasuki masa reses pada Kamis, 16 Juli 2020. Pembahasan RUU Pemilu terpaksa ditunda. Wakil Ketua Komisi II Arif Wibowo mengatakan pembahasan RUU Pemilu ditargetkan rampung usai dua pekan pembukaan masa sidang. Sehingga draf tersebut dapat dikirim ke Baleg.
"Kita punya target dua pekan setelah (pembukaan) masa sidang akan datang sudah diselesaikan drafnya lalu di kirim ke Baleg untuk harmoniasi dan sinkronisasi," ujar Arif di Jakarta, Rabu, 15 Juli 2020.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ADN))
BERITA TERKAIT
