MK Diminta Tak Hanya Fokus pada Hasil Pemilu
Gedung Mahkamah Konstitusi. Foto: Istimewa.
Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) diminta tak hanya fokus pada perolehan suara dalam menyidang sengketa Pemilu 2024. MK juga diharapkan melihat proses atau tahapan pesta demokrasi.
"Masuk dalam subtansi dari proses penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Ini juga kita harapkan dilakukan MK dalam proses penyelesaian PHPU pada pileg dan pilpres," kata Manajer Program Perludem, Fadli Ramadhanil, dalam diskusi virtual bertajuk 'Potret Awal Perselisihan Hasil Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi', Senin, 25 Maret 2024.
Ia mencontohkan sengketa Pilkada Kabupaten Boven Digoel pada 2020. Sengketa diajukan pasangan Yusak Yaluwo-Yacob Waremba ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat.
Yusak-Yacob mengajukan sengketa karena pencalonan keduanya dibatalkan pada 28 November 2020 lantaran dianggap tidak memenuhi syarat (TMS). Faktor TMS karena Yusak pernah terjerat kasus korupsi oleh KPK.
Selain itu, perlu juga melihat sengketa di MK yang melibatkan Orient P Riwu Kore selaku pemenang Pemilihan Bupati Sabu Raijua, NTT. Pasalnya, dia memiliki paspor Amerika Serikat (AS) atas namanya dan masih berlaku hingga 2027.
"Itu membuktikan yang diperiksa dan diuji itu oleh MK tidak ada soal penghitungan suara saja," ucap Fadli.
MK, kata Fadli, perlu melihat tak hanya persoalan perolehan suara. MK juga diminta tak menutup peristiwa lain yang berkaitan dengan tahapan pemilu.
"MK tidak terlalu terburu-buru untuk menutup diri atau menutup kemungkinan bahwa penyelesaian PHPU akan keluar dari proses penghitungan suara," ujar Fadli.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ABK))
"Masuk dalam subtansi dari proses penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Ini juga kita harapkan dilakukan MK dalam proses penyelesaian PHPU pada pileg dan pilpres," kata Manajer Program Perludem, Fadli Ramadhanil, dalam diskusi virtual bertajuk 'Potret Awal Perselisihan Hasil Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi', Senin, 25 Maret 2024.
Ia mencontohkan sengketa Pilkada Kabupaten Boven Digoel pada 2020. Sengketa diajukan pasangan Yusak Yaluwo-Yacob Waremba ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat.
Yusak-Yacob mengajukan sengketa karena pencalonan keduanya dibatalkan pada 28 November 2020 lantaran dianggap tidak memenuhi syarat (TMS). Faktor TMS karena Yusak pernah terjerat kasus korupsi oleh KPK.
| Baca juga:MK Terima 277 Permohonan Gugatan Pemilu |
Selain itu, perlu juga melihat sengketa di MK yang melibatkan Orient P Riwu Kore selaku pemenang Pemilihan Bupati Sabu Raijua, NTT. Pasalnya, dia memiliki paspor Amerika Serikat (AS) atas namanya dan masih berlaku hingga 2027.
"Itu membuktikan yang diperiksa dan diuji itu oleh MK tidak ada soal penghitungan suara saja," ucap Fadli.
MK, kata Fadli, perlu melihat tak hanya persoalan perolehan suara. MK juga diminta tak menutup peristiwa lain yang berkaitan dengan tahapan pemilu.
"MK tidak terlalu terburu-buru untuk menutup diri atau menutup kemungkinan bahwa penyelesaian PHPU akan keluar dari proses penghitungan suara," ujar Fadli.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ABK))
BERITA TERKAIT
