200 Juta Surat Suara Tercetak
ilustrasi/Medcom.id
Jakarta: Pencetakan surat suara Pemilu Serentak 2019 baaru 21 persen dari total keseluruhan. Proses itu terus berlangsung.
"Percetakan surat suara itu sudah mencapai 200 juta," kata Komisioner KPU Ilham Saputra di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Selasa, 12 Februari 2019.
Total keseluruhan surat suara yang harus dicetak mencapai 939.879.561 lembar. Jumlah surat suara tersebut terdiri dari surat suara untuk pemilihan DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, DPD, serta pemilihan presiden dan wakil presiden.
BacaL: Surat Suara Dicetak
Dihubungi terpisah, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja meminta KPU memerhatikan standar keamanan proses pencetakan dan distribusi surat suara. Bagja meminta Bawaslu dilibatkan dalam proses distribusi surat suara.
Bagja mengkritik sulitnya akses anggota Bawaslu mengawasi proses tersebut. Padahal, Bawaslu sudah menyurati KPU.
"Sebab distribusi ini kan juga masuk dalam tahapan. Kami kan mengawasi seluruh tahapan. Jangan sampai teman-teman Bawaslu di kota dan kabupaten, kecamatan sulit dalam mengawasi dan harus ngotot-ngototan. Kan seperti itu tidak elok," ujar Bagja.
Namun, berdasarkan keterangan Ilham, KPU butuh waktu mendata siapa yang bakal mengawasi. Surat Bawaslu pun sudah ditindaklanjuti.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OJE))
"Percetakan surat suara itu sudah mencapai 200 juta," kata Komisioner KPU Ilham Saputra di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Selasa, 12 Februari 2019.
Total keseluruhan surat suara yang harus dicetak mencapai 939.879.561 lembar. Jumlah surat suara tersebut terdiri dari surat suara untuk pemilihan DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, DPD, serta pemilihan presiden dan wakil presiden.
BacaL: Surat Suara Dicetak
Dihubungi terpisah, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja meminta KPU memerhatikan standar keamanan proses pencetakan dan distribusi surat suara. Bagja meminta Bawaslu dilibatkan dalam proses distribusi surat suara.
Bagja mengkritik sulitnya akses anggota Bawaslu mengawasi proses tersebut. Padahal, Bawaslu sudah menyurati KPU.
"Sebab distribusi ini kan juga masuk dalam tahapan. Kami kan mengawasi seluruh tahapan. Jangan sampai teman-teman Bawaslu di kota dan kabupaten, kecamatan sulit dalam mengawasi dan harus ngotot-ngototan. Kan seperti itu tidak elok," ujar Bagja.
Namun, berdasarkan keterangan Ilham, KPU butuh waktu mendata siapa yang bakal mengawasi. Surat Bawaslu pun sudah ditindaklanjuti.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OJE))
BERITA TERKAIT
