Ketua MK Anwar Usman (tengah) didampingi dua hakim konstitusi Aswanto (kiri) dan I Dewa Gede Palguna memimpin sidang pembacaan putusan PHPU di MK. Foto: MI/Susanto.
Ketua MK Anwar Usman (tengah) didampingi dua hakim konstitusi Aswanto (kiri) dan I Dewa Gede Palguna memimpin sidang pembacaan putusan PHPU di MK. Foto: MI/Susanto.

MK: Dalil Pembatasan Akses Media Tak Beralasan

Pemilu Sidang Sengketa Pilpres 2019
Faisal Abdalla, Fachri Audhia Hafiez, Kautsar Widya Prabowo • 27 Juni 2019 16:24
Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) menolak dalil dari pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, terkait tudingan pembatasan serta akses media yang tak berimbang kepada paslon. MK menilai masing-masing media memiliki pandangan sendiri-sendiri.
 
"Dalil pemohon (Prabowo-Sandi) tak beralasan," kata hakim MK Aswanto di dalam ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis, 27 Juni 2019.
 
Menurut dia, kebebasan pers dan media tidak boleh diintervensi. Masing-masing lembaga pers punya kebijakan dan tidak bisa didikte. "Fakta mungkin sama tetapi hal yang membedakan penafsiran," jelas dia.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dia menilai dalam alam demokrasi, kebebasan pers mendapat jaminan. Sementara itu, soal pengaruh media terhadap kandidat di pemilihan umum (pemilu) memang menarik untuk kajian, tetapi bukan untuk dibawa ke pengadilan.
 
"Bukan untuk bukti hukum dalam hal ini soal perolehan suara," jelas dia.
 
Dalam dalilnya, Prabowo-Sandi menyebut ada kecurangan berupa pembatasan dan akses pers tak berimbang antara paslon karena pemilik media condong ke pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Media yang mencoba netral, jelas kubu Prabowo, dihentikan tayangannya.
 
Baca: Hakim Tak Temukan Ketidaknetralan TNI-Polri
 
Dalam masalah akses media ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan Prabowo-Sandi tak bisa menjabarkan keterlibatan KPU di dalamnya. Pemohon juga tak bisa menjelaskan hubungan dalil dengan perolehan suara.
 
Pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai pihak terkait menekankan keseluruhan media arus utama bukanlah milik pemerintah, melainkan perusahaan swasta. Pemohon pun dinilai seharusnya mengadukan masalah ini kepada Dewas Pers.
 
Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengaku tidak pernah menerima laporan terkait pembatasan media kepada calon. Bawaslu juga tak mendapatkan temuan adanya pembatasan pers ke paslon.
 

(OGI)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif