Hakim Tak Temukan Ketidaknetralan TNI-Polri
Ilustrasi sidang MK - MI/Rommy Pujianto.
Jakarta: Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menemukan ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilpres 2019. Pemohon yakni kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menuding ketidaknetralan ASN itu menguntungkan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
"Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan perihal keadaan terjadinya peristiwa yang oleh pemohon didalilkan sebagai ketidaknetralan aparatur negara," kata hakim anggota Aswanto saat membacakan pertimbangan di Mahkamah Konstitusi, Kamis, 27 Juni 2019.
Aswanto menuturkan usai memeriksa bukti surat, video maupun saksi, Mahkamah tidak menemukan bukti kenetralan. Misalnya terkait dalil yang menyebut Joko Widodo meminta dukungan dari TNI-Polri.
Dia menyebut setelah Mahkamah memeriksa secara saksama video yang digunakan sebagai bukti oleh pemohon itu, ternyata isinya adalah permintaan imbauan Presiden kepada jajaran Polri dan TNI untuk menyosialisasikan program-program pemerintah.
"Hal itu adalah sesuatu yang wajar dilakukan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Tidak ditemukan adanya ajakan untuk memilih calon tertentu," papar Aswanto.
Selanjutnya informasi Polri membuat buzzer di media sosial untuk mendukung paslon nomor urut 01, serta dugaan polisi mendata kekuatan hingga ke desa. Aswanto menyebut seluruh bukti yang disampaikan hanya berupa foto copy berita.
"Yang tidak bisa serta merta dijadikan bukti bahwa peristiwa itu bena-benar terjadi tanpa didukung oleh bukti lain," kata Aswanto.
Misalnya, soal dugaan kedekatan Kepala BIN Budi Gunawan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Jika pun benar, kata dia, belum serta merta BIN diperalat paslon 01 hanya karena alasan PDIP yang diketuai Megawati mendukung paslon 01.
"Terlebih lagi jika benar, apakah hal itu dipengaruhi pada peristiwa itu, jika benar apa pengaruhnya pada masing-masing suara paslon," kata dia.
Begitu juga dengan bukti berita online yang menyebutkan dugaan penggalangan suara pada paslon 01 yang disebutkan Kapolsek Pasir Wangi, kabupaten Garut. Dalam persidangan di Bawaslu, kata Aswanto, hal itu tidak dapat dijadikan temuan karena tidak memuhi syarat materil dan formil.
"Saksi yang diajukan pemohon Rahmansyah dalam persidangan juga tidak jelas memberikan bentuk ketidaknertalan oknum Polres Batu Bara. Saksi hanya menerangkan anggota Polres Batu Bara menerangkan keberhasilan-keberhasilan pemerintah saat ini di hadapan masyarakat yang secara implisit disebut saksi sebagai ajakan mendukung paslon 01," tutur Aswanto.
Ketika ditanya salah seorang anggota majelis hakim juga, kata dia, tentang pihak yang menang di daerah itu. Kemudian dijawab yg menang adalah paslon 02. "Di samping tidak jelas konteksnya bersifat TSM tidak berdasar menurut hukum," tandas dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
"Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan perihal keadaan terjadinya peristiwa yang oleh pemohon didalilkan sebagai ketidaknetralan aparatur negara," kata hakim anggota Aswanto saat membacakan pertimbangan di Mahkamah Konstitusi, Kamis, 27 Juni 2019.
Aswanto menuturkan usai memeriksa bukti surat, video maupun saksi, Mahkamah tidak menemukan bukti kenetralan. Misalnya terkait dalil yang menyebut Joko Widodo meminta dukungan dari TNI-Polri.
Dia menyebut setelah Mahkamah memeriksa secara saksama video yang digunakan sebagai bukti oleh pemohon itu, ternyata isinya adalah permintaan imbauan Presiden kepada jajaran Polri dan TNI untuk menyosialisasikan program-program pemerintah.
"Hal itu adalah sesuatu yang wajar dilakukan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Tidak ditemukan adanya ajakan untuk memilih calon tertentu," papar Aswanto.
Selanjutnya informasi Polri membuat buzzer di media sosial untuk mendukung paslon nomor urut 01, serta dugaan polisi mendata kekuatan hingga ke desa. Aswanto menyebut seluruh bukti yang disampaikan hanya berupa foto copy berita.
"Yang tidak bisa serta merta dijadikan bukti bahwa peristiwa itu bena-benar terjadi tanpa didukung oleh bukti lain," kata Aswanto.
Misalnya, soal dugaan kedekatan Kepala BIN Budi Gunawan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Jika pun benar, kata dia, belum serta merta BIN diperalat paslon 01 hanya karena alasan PDIP yang diketuai Megawati mendukung paslon 01.
"Terlebih lagi jika benar, apakah hal itu dipengaruhi pada peristiwa itu, jika benar apa pengaruhnya pada masing-masing suara paslon," kata dia.
Begitu juga dengan bukti berita online yang menyebutkan dugaan penggalangan suara pada paslon 01 yang disebutkan Kapolsek Pasir Wangi, kabupaten Garut. Dalam persidangan di Bawaslu, kata Aswanto, hal itu tidak dapat dijadikan temuan karena tidak memuhi syarat materil dan formil.
"Saksi yang diajukan pemohon Rahmansyah dalam persidangan juga tidak jelas memberikan bentuk ketidaknertalan oknum Polres Batu Bara. Saksi hanya menerangkan anggota Polres Batu Bara menerangkan keberhasilan-keberhasilan pemerintah saat ini di hadapan masyarakat yang secara implisit disebut saksi sebagai ajakan mendukung paslon 01," tutur Aswanto.
Ketika ditanya salah seorang anggota majelis hakim juga, kata dia, tentang pihak yang menang di daerah itu. Kemudian dijawab yg menang adalah paslon 02. "Di samping tidak jelas konteksnya bersifat TSM tidak berdasar menurut hukum," tandas dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
BERITA TERKAIT
