Ilustrasi sidang MK - ANT/Hafidz Mubarak A.
Ilustrasi sidang MK - ANT/Hafidz Mubarak A.

Hakim Minta BW Tak Beri Kesan MK Menyeramkan

Pemilu Sidang Sengketa Pilpres 2019
Fachri Audhia Hafiez • 18 Juni 2019 20:33
Jakarta: Hakim anggota Mahkamah Konstitusi (MK) I Dewa Gede Palguna meminta pihak pemohon capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tak memberi kesan menyeramkan bagi para saksi. Sebab, MK menjamin perlindungan keamanan bagi para saksi.
 
"Jangan sampai sidang ini dianggap begitu menyeramkan. Hingga saat ini, belum pernah ada satu peristiwa di mana seseorang yang memberikan atau akan memberikan keterangan terancam," kata Palguna saat persidangan di Gedung MK, Jalan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 18 Juni 2019.
 
Palguna menegaskan, Mahkamah akan menjamin keamanan saksi melalui otoritas keamanan MK. Mahkamah tak akan membiarkan saksi merasa terancam ketika akan menyampaikan hal konstitusionalnya di hadapan majelis.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Saya ingin menegaskan kepada Pak Bambang (Bambang Widjojanto), tidak boleh ada seorang pun yang merasa terancam," ujar Palguna.
 
(Baca juga:Kubu Prabowo Diminta tak Mendramatisasi Perlindungan Saksi)
 
Sebelumnya, kubu 02 mengajukan surat permohonan penambahan saksi dan perlindungan ke Mahkamah. Ketua kuasa hukum Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto (BW) meminta agar perlindungan saksi tidak hanya di dalam ruang persidangan melainkan juga saat saksi berada di luar persidangan.
 
BW juga meminta penambahan saksi dua kali lipat, dari 15 saksi dan 2 ahli menjadi 30 saksi dan 5 ahli. Bambang mendesak agar majelis mengabulkan permohonan itu.
 
Berdasarkan informasi yang dihimpun Medcom.id, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban di dalamnya dijelaskan bahwa kerangka perlindungan terhadap saksi dan korban terkait dengan suatu proses hukum perkara pidana.
 
Undang-undang tersebut tidak mengatur perlindungan saksi yang berkaitan dengan proses hukum perdata, semisal di Mahkamah Konstitusi maupun Pegadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

 

(REN)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif