Hakim Anggota MK Saldi Isra. Foto MI
Hakim Anggota MK Saldi Isra. Foto MI

Kubu Prabowo Diminta tak Mendramatisasi Perlindungan Saksi

Pemilu Sidang Sengketa Pilpres 2019
Fachri Audhia Hafiez • 18 Juni 2019 20:06
Jakarta: Hakim anggota Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra meminta agar kuasa hukum capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak berkepanjangan membahas soal perlindungan saksi. Kubu 02 diminta memercayai keamanan saksi kepada otoritas MK.
 
"Di sini kan kita sama-sama punya pengalaman di MK. Jadi jangan terlalu didramatisir-lah soal ini di dalam ruang sidang. Besok saksi yang akan hadirkan itu keamanan, keselamatannya akan dijaga oleh MK," kata Saldi di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 18 Juni 2019.
 
Kendati telah dijawab oleh hakim, Ketua kuasa hukum Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto tetap mengajukan surat permohonan penambahan dan perlindungan saksi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) ke MK. Bambang tidak peduli surat tersebut akan diterima atau ditolak oleh mahkamah.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Surat akan saya ajukan, kalau pun ditolak, itu hak mahkamah. Karena ini berbasis kepada kebutuhan," ujar Bambang.
 
Sebelumnya, kubu 02 mengajukan surat permohonan penambahan saksi dan perlindungan ke MK. Bambang meminta agar perlindungan saksi tidak hanya di dalam ruang persidangan melainkan juga saat saksi berada di luar persidangan.
 
Eks Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu juga meminta penambahan saksi dua kali lipat, dari 15 saksi dan dua ahli menjadi 30 saksi dan lima ahli. Bambang mendesak agar majelis mengabulkan permohonan itu.
 
Berdasarkan informasi yang dihimpun Medcom.id, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban di dalamnya dijelaskan bahwa kerangka perlindungan terhadap saksi dan korban terkait dengan suatu proses hukum perkara pidana.
 
Undang-undang tersebut tidak mengatur perlindungan saksi yang berkaitan dengan proses hukum perdata, semisal di Mahkamah Konstitusi maupun Pegadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
 

(SCI)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif