Sidang Majelis Syuro akan Tentukan Sikap PKS
Direktur Pencapresan PKS Suhud Aliyudin. Medcom.id/Nur Azizah.
Jakarta: Partai Keadilan Sosial (PKS) belum menentukan sikap pascaputusan sengketa pereselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019. PKS akan menggelar sidang majelis syuro untuk menentukan sikap.
"Keputusan tentang sikap partai untuk bergabung atau tidak, akan diputuskan pada sidang majelis syuro PKS yang merupakan lembaga tertinggi pengambil kebijakan partai," kata Direktur Pencapresan PKS Suhud Aliyudin saat dihubungi Medcom.id, Minggu, 30 Juni 2019.
Baca: Tokoh Politik Diminta Menahan Diri Usai Putusan MK
Suhud belum mengetahui kapal sidang majelis syuro digelar. Kemungkinan, sidang akan digelar pada Juli atau Agustus 2019. Sidang majelis syuro juga akan membahas persiapan partai besutan Sohibul Iman itu menghadapi Pilkada Serentak 2020.
"Kemungkinan dalam waktu dekat untuk merespons hasil Pilpres 2019," kata dia.
Sebelumnya, Sekjen PKS Mustafa Kamal menyebut tak akan membelot pascaputusan MK. PKS setia dengan Partai Gerindra. Mustafa berharap partai politik di dalam Koalisi Adil dan Makmur juga mengikuti langkah PKS.
Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno resmi dibubarkan pascaputusan sengketa pilpres di MK. Setiap partai politik yang tergabung dalam Koalisi Adil dan Makmur itu diberi kebebasan menentukan sikap politik.
Partai Amanat Nasional membuka peluang bergabung dengan Koalisi Indonesia Kerja. Sekjen PAN Eddy Soeparno tak akan menolak jika diajak bergabung dengan kolisi Jokowi-Ma'ruf.
"(Belum bersikap) sampai ada opsi pertimbangan untuk masuk pemerintahan kalau diajak. Dengan catatan kalau diajak ya," kata Eddy di kediaman calon presiden Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat, 28 Juni 2019.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar rapat pleno terbuka penetapan calon presiden dan wakil presiden terpilih Pilpres 2019. Rapat pleno digelar sebagai tindak lanjut terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan perselisihan hasil pemilu (PHPU) yang diajukan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Baca: Prabowo-Sandi Diharapkan Tetap Menghadiri Penetapan Paslon Terpilih
Penolakan itu memperkuat hasil rekapitulasi nasional penghitungan suara yang telah ditetapkan KPU pada 21 Mei 2019. Dalam Surat Keputusan (SK) KPU nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Serta DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu 2019, pasangan Jokowi-Ma'ruf memperoleh 85.607.362 (55,50%) suara sementara paslon Prabowo-Sandi memperoleh 68.650.239 (44,50%) suara.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DRI))
"Keputusan tentang sikap partai untuk bergabung atau tidak, akan diputuskan pada sidang majelis syuro PKS yang merupakan lembaga tertinggi pengambil kebijakan partai," kata Direktur Pencapresan PKS Suhud Aliyudin saat dihubungi Medcom.id, Minggu, 30 Juni 2019.
Baca: Tokoh Politik Diminta Menahan Diri Usai Putusan MK
Suhud belum mengetahui kapal sidang majelis syuro digelar. Kemungkinan, sidang akan digelar pada Juli atau Agustus 2019. Sidang majelis syuro juga akan membahas persiapan partai besutan Sohibul Iman itu menghadapi Pilkada Serentak 2020.
"Kemungkinan dalam waktu dekat untuk merespons hasil Pilpres 2019," kata dia.
Sebelumnya, Sekjen PKS Mustafa Kamal menyebut tak akan membelot pascaputusan MK. PKS setia dengan Partai Gerindra. Mustafa berharap partai politik di dalam Koalisi Adil dan Makmur juga mengikuti langkah PKS.
Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno resmi dibubarkan pascaputusan sengketa pilpres di MK. Setiap partai politik yang tergabung dalam Koalisi Adil dan Makmur itu diberi kebebasan menentukan sikap politik.
Partai Amanat Nasional membuka peluang bergabung dengan Koalisi Indonesia Kerja. Sekjen PAN Eddy Soeparno tak akan menolak jika diajak bergabung dengan kolisi Jokowi-Ma'ruf.
"(Belum bersikap) sampai ada opsi pertimbangan untuk masuk pemerintahan kalau diajak. Dengan catatan kalau diajak ya," kata Eddy di kediaman calon presiden Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat, 28 Juni 2019.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar rapat pleno terbuka penetapan calon presiden dan wakil presiden terpilih Pilpres 2019. Rapat pleno digelar sebagai tindak lanjut terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan perselisihan hasil pemilu (PHPU) yang diajukan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Baca: Prabowo-Sandi Diharapkan Tetap Menghadiri Penetapan Paslon Terpilih
Penolakan itu memperkuat hasil rekapitulasi nasional penghitungan suara yang telah ditetapkan KPU pada 21 Mei 2019. Dalam Surat Keputusan (SK) KPU nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Serta DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu 2019, pasangan Jokowi-Ma'ruf memperoleh 85.607.362 (55,50%) suara sementara paslon Prabowo-Sandi memperoleh 68.650.239 (44,50%) suara.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DRI))
BERITA TERKAIT
