Jokowi Sebut Presiden Boleh Berkampanye, Respons Warganet: Jangan Pilih Gibran
Presiden Joko Widodo. ist
Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara terang-terangan mengatakan kalau seorang presiden boleh memihak bahkan berkampanye dalam kontestasi Pilpres.
Lebih parah lagi, pernyataan Jokowi ia ungkapkan saat berdampingan dengan Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto dan disaksikan oleh para prajurit TNI AU.
"Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. (Jadi) boleh (presiden kampanye)," ujar Jokowi di Terminal Selatan Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.
Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor menyebu pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengatakan bahwa presiden dan menteri boleh memihak dan berkampanye dalam kontestasi Pilpres 2024 membuktikan hilangnya etika berpolitik di Indonesia.
Padahal, etika itu selama ini dirawat oleh presiden-presiden terdahulu saat mengakhiri masa jabatan.
"Ini semakin membuktikan memang telah hilangnya etika berpolitik di negara ini, etika yang dijaga betul oleh presiden-presiden sebelumnya," ujar Firman.
Ucapan Jokowi juga mendapatkan respons beragam dari warganet. Bahkan pernyataan Jokowi mengundang sentimen negatif yang semakin tinggi terhadap pasangan Prabowo-Gibran.
"Dengan tidak memilih Gibran anak Jokowi, kita sudah menyelamatkan negara ini dari praktek NEPOTISME," tulis seorang netizen.
"1. Kalau peraturannya bilang boleh, ya boleh 2. kalau peraturannya bilang ga boleh, ya ga boleh 3. Kalau peraturannya tidak menguntungkan, ya dirubah peraturannya," timpal netizen lain.
"Ya ngapain diadain pemilu dah.. mending besok sabtu lu lantik aja langsung anakmu," sindir salah satu akun.
"Padahal sudah jelas tertera. Presiden sebagai penyelenggara negara, sebagai pejabat negara sesuai UU tidak boleh memihak. Pak Presiden ini bingung bagaimana membedakan cara bersikap sebagai individu Jokowi, dan Presiden," komentar akun lainnya.
"Minimal yang disebelah bapak mundur dulu, baru boleh ngomong begitu," tulis yang lain.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((PRI))
Lebih parah lagi, pernyataan Jokowi ia ungkapkan saat berdampingan dengan Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto dan disaksikan oleh para prajurit TNI AU.
"Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. (Jadi) boleh (presiden kampanye)," ujar Jokowi di Terminal Selatan Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.
Bukti hilangnya etika berpolitik
Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor menyebu pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengatakan bahwa presiden dan menteri boleh memihak dan berkampanye dalam kontestasi Pilpres 2024 membuktikan hilangnya etika berpolitik di Indonesia.
Padahal, etika itu selama ini dirawat oleh presiden-presiden terdahulu saat mengakhiri masa jabatan.
"Ini semakin membuktikan memang telah hilangnya etika berpolitik di negara ini, etika yang dijaga betul oleh presiden-presiden sebelumnya," ujar Firman.
| Baca juga: Politikus PKS Ungkap Video 'Jokowi yang Dulu bukan yang Sekarang' |
Respons warganet
Ucapan Jokowi juga mendapatkan respons beragam dari warganet. Bahkan pernyataan Jokowi mengundang sentimen negatif yang semakin tinggi terhadap pasangan Prabowo-Gibran.
"Dengan tidak memilih Gibran anak Jokowi, kita sudah menyelamatkan negara ini dari praktek NEPOTISME," tulis seorang netizen.
"1. Kalau peraturannya bilang boleh, ya boleh 2. kalau peraturannya bilang ga boleh, ya ga boleh 3. Kalau peraturannya tidak menguntungkan, ya dirubah peraturannya," timpal netizen lain.
"Ya ngapain diadain pemilu dah.. mending besok sabtu lu lantik aja langsung anakmu," sindir salah satu akun.
"Padahal sudah jelas tertera. Presiden sebagai penyelenggara negara, sebagai pejabat negara sesuai UU tidak boleh memihak. Pak Presiden ini bingung bagaimana membedakan cara bersikap sebagai individu Jokowi, dan Presiden," komentar akun lainnya.
"Minimal yang disebelah bapak mundur dulu, baru boleh ngomong begitu," tulis yang lain.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((PRI))
BERITA TERKAIT
