Ribuan TPS Di Depok Rawan Masalah
Ilustrasi. Medcom.id/M Rizal
Depok: Sebanyak 2.708 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Depok rawan terjadi pelanggaran. Potensi konflik yang perlu diwaspadai antara lain ujaran kebencian dengan isu suku ras agama antargolongan (SARA) dan politik uang yang dikenal 'serangan fajar'.
Humas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok Dede Slamet menuturkan ribuan TPS rawan tersebut terbagi dalam beberapa kategori tingkat kerawanan. Ukuran berdasar variabel penggunaan hak suara atau hilangnya hak pilih, kampanye atau ajakan memilih kandidat saat hari pelaksaan, netralitas petugas TPS dan politik uang.
Pihaknya menemukan sebanyak 1.249 TPS dengan ancaman kehilangan hak suara. Ini terjadi akibat beberapa faktor, salah satunya jumlah pemilih tambahan atau DPTB.
“Ini yang harus diwaspadai adalah kekurangan surat suara. Misalnya, ada satu TPS pemilih tetapnya 259 orang. Menurut aturan, harus disiapkan surat suara tambahan dua persen. Artinya hanya sekitar lima lembar. Apakah ini cukup,” Ucapnya, Senin 15 April 2019.
Kondisi tersebut semakin mengkhawatirkan karena ada sekitar 657 pemilih khusus yang mengandalkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
"Pemilih khusus ini bisa saja, sebab dalam aturan yang berlaku saat ini bisa mencoblos hanya dengan memberikan surat keterangan atau KTP," bebernya.
Sebanyak 50 TPS berpotensi terjadi politik uang. Hal ini teridentifikasi dari sejumlah temuan Bawaslu dalam pemilu beberapa tahun lalu. Bawaslu mewaspadai sembilan TPS berpotensi terjadinya penghasutan melalui isu-isu terselubung berdasarkan rekam jejak pemilu sebelumnnya.
“Dari hasil rekam jejak Pemilu lalu, kami juga mewaspadai 34 TPS yang pernah terjadi kecurangan, yakni keterlibatan petugas TPS terhadap calon tertentu, atau tidak netral," katanya.
Bawaslu juga mengakui puluhan TPS rawan kekurangan logistik akibat rusak. Hal ini sudah dikoordinasikan dengan pihak KPU Kota Depok.
“Kita sebenernya sudah sounding, selalu tanyakan bagaimana pemenuhan logistik. Sejak DPT (Daftar Pemilih Tetap) DPS (Daftar Pemilih Sementara) sudah kami bahas sebagai bentuk pencegahan kita dengan kekurangan surat suara," tandasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((SUR))
Humas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok Dede Slamet menuturkan ribuan TPS rawan tersebut terbagi dalam beberapa kategori tingkat kerawanan. Ukuran berdasar variabel penggunaan hak suara atau hilangnya hak pilih, kampanye atau ajakan memilih kandidat saat hari pelaksaan, netralitas petugas TPS dan politik uang.
Pihaknya menemukan sebanyak 1.249 TPS dengan ancaman kehilangan hak suara. Ini terjadi akibat beberapa faktor, salah satunya jumlah pemilih tambahan atau DPTB.
“Ini yang harus diwaspadai adalah kekurangan surat suara. Misalnya, ada satu TPS pemilih tetapnya 259 orang. Menurut aturan, harus disiapkan surat suara tambahan dua persen. Artinya hanya sekitar lima lembar. Apakah ini cukup,” Ucapnya, Senin 15 April 2019.
Kondisi tersebut semakin mengkhawatirkan karena ada sekitar 657 pemilih khusus yang mengandalkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
"Pemilih khusus ini bisa saja, sebab dalam aturan yang berlaku saat ini bisa mencoblos hanya dengan memberikan surat keterangan atau KTP," bebernya.
Sebanyak 50 TPS berpotensi terjadi politik uang. Hal ini teridentifikasi dari sejumlah temuan Bawaslu dalam pemilu beberapa tahun lalu. Bawaslu mewaspadai sembilan TPS berpotensi terjadinya penghasutan melalui isu-isu terselubung berdasarkan rekam jejak pemilu sebelumnnya.
“Dari hasil rekam jejak Pemilu lalu, kami juga mewaspadai 34 TPS yang pernah terjadi kecurangan, yakni keterlibatan petugas TPS terhadap calon tertentu, atau tidak netral," katanya.
Bawaslu juga mengakui puluhan TPS rawan kekurangan logistik akibat rusak. Hal ini sudah dikoordinasikan dengan pihak KPU Kota Depok.
“Kita sebenernya sudah sounding, selalu tanyakan bagaimana pemenuhan logistik. Sejak DPT (Daftar Pemilih Tetap) DPS (Daftar Pemilih Sementara) sudah kami bahas sebagai bentuk pencegahan kita dengan kekurangan surat suara," tandasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((SUR))
BERITA TERKAIT
