KPU-Bawaslu Beda Pendapat Soal Gugatan di Bengkalis
Ilustrasi sidang pileg di MK - Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo.
Jakarta: Keterangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) saling bertolak belakang dalam sidang perselisihan hasil pemilu (PHPU) Legislatif 2019. Perbedaan pendapat terjadi dalam gugatan DPRD Kabupaten Bengkalis yang diajukan Partai NasDem.
Partai NasDem menggugat penggelembungan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di daerah pemilihan (dapil) Bengkalis 5. Partai NasDem menyebut ada perbedaan angka dalam salinan formulir C1 yang dimiliki saksi partai dengan formulir milik pihak lain saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Bathin Solapan.
Atas dasar itu Partai NasDem mengajukan permintaan untuk membuka kotak suara didukung rekomendasi Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam). Panwascam merekomendasikan membuka DAA1 Plano dari tiga desa yaitu Desa Simpang Padang, Boncang Mahang, dan Sabangar. Perbedaan pendapat antara KPU dan Bawaslu terjadi terkait pelaksanaan rekomendasi itu.
"Kawan-kawan Kabupaten Bengkalis berdasarkan data dan keterangan mereka dari tujuh TPS yang diminta buka kotak, telah dilaksanakan empat kotak suara di tingkat kabupaten, karena yang tiga sudah dilaksanakan di tingkat kecamatan," kata Ketua KPU Provinsi Riau, Firdaus Umar di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis, 18 Juli 2019.
Firdaus mengatakan rekomendasi Panwascam diterima Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) setelah rapat pleno selesai. Oleh karena itu, empat dari tujuh kotak suara dibuka di tingkat kabupaten.
(Baca juga: Pemohon Diminta Bedakan Perkara PHPU dan Pidana)
Keterangan itu dibantah pihak Bawaslu. Menurut Bawaslu, KPU Kabupaten Bengkalis belum menindaklanjuti rekomendasi pembukaan empat dari tujuh kotak suara hingga hasil rekap disahkan.
Bawaslu berpandangan KPU seharusnya mengakomodir semua keberatan peserta pemilu, termasuk keberatan Partai NasDem. "Rapat pleno di kabupaten sempat diskors karena menunggu penghitungan suara di Kecamatan Mandau. Rapat dilanjutkan saat sudah tengah malam. Sehingga tak ada kesempatan bagi saksi dan Bawaslu berbicara. Karena palu waktu itu langsung diketok," kata Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan.
Sementara itu, PKB selaku pihak terkait menyebut seluruh kotak suara yang direkomendasikan Panwascam untuk dibuka telah dilakukan seluruhnya saat rapat pleno tingkat Kecamatan.
Hakim MK kebingungan dengan jawaban para pihak. Sebab, tiga pihak memiliki keterangan berbeda.
"Ini ada tiga perbedaan keterangan ya berarti. Pihak terkait mengatakan tujuh kotak sudah dibuka di kecamatan, KPU mengatakan 3 dibuka di kecamatan 4 kabupaten, Bawaslu bilang 3 di kecamatan 4 belum. Lha ini beda-beda semua. Kan harus diclearkan," ujar Hakim MK Enny Nurbaningsih.
Baik KPU maupun Bawaslu mengaku sama-sama memiliki bukti untuk mendukung keterangan. Hakim lantas meminta para pihak untuk melengkapi seluruh bukti surat yang dimiliki.
"Begini saja, nanti kalau perkara ini terus, kita panggil saksi untuk membuktikan. Tapi kalau ini diputus (dismissal), bisa saja MK menentukan yakin dengan yang mana. MK bisa ragu dengan keterangan termohon dan terkait, atau bisa saja sebaliknya. Tapi nanti putusanya bagaimana terserah MK," tutur Hakim MK Arief Hidayat.
(Baca juga: Hakim MK Sebut Berkas KPU Kacau)
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
Partai NasDem menggugat penggelembungan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di daerah pemilihan (dapil) Bengkalis 5. Partai NasDem menyebut ada perbedaan angka dalam salinan formulir C1 yang dimiliki saksi partai dengan formulir milik pihak lain saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Bathin Solapan.
Atas dasar itu Partai NasDem mengajukan permintaan untuk membuka kotak suara didukung rekomendasi Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam). Panwascam merekomendasikan membuka DAA1 Plano dari tiga desa yaitu Desa Simpang Padang, Boncang Mahang, dan Sabangar. Perbedaan pendapat antara KPU dan Bawaslu terjadi terkait pelaksanaan rekomendasi itu.
"Kawan-kawan Kabupaten Bengkalis berdasarkan data dan keterangan mereka dari tujuh TPS yang diminta buka kotak, telah dilaksanakan empat kotak suara di tingkat kabupaten, karena yang tiga sudah dilaksanakan di tingkat kecamatan," kata Ketua KPU Provinsi Riau, Firdaus Umar di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis, 18 Juli 2019.
Firdaus mengatakan rekomendasi Panwascam diterima Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) setelah rapat pleno selesai. Oleh karena itu, empat dari tujuh kotak suara dibuka di tingkat kabupaten.
(Baca juga: Pemohon Diminta Bedakan Perkara PHPU dan Pidana)
Keterangan itu dibantah pihak Bawaslu. Menurut Bawaslu, KPU Kabupaten Bengkalis belum menindaklanjuti rekomendasi pembukaan empat dari tujuh kotak suara hingga hasil rekap disahkan.
Bawaslu berpandangan KPU seharusnya mengakomodir semua keberatan peserta pemilu, termasuk keberatan Partai NasDem. "Rapat pleno di kabupaten sempat diskors karena menunggu penghitungan suara di Kecamatan Mandau. Rapat dilanjutkan saat sudah tengah malam. Sehingga tak ada kesempatan bagi saksi dan Bawaslu berbicara. Karena palu waktu itu langsung diketok," kata Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan.
Sementara itu, PKB selaku pihak terkait menyebut seluruh kotak suara yang direkomendasikan Panwascam untuk dibuka telah dilakukan seluruhnya saat rapat pleno tingkat Kecamatan.
Hakim MK kebingungan dengan jawaban para pihak. Sebab, tiga pihak memiliki keterangan berbeda.
"Ini ada tiga perbedaan keterangan ya berarti. Pihak terkait mengatakan tujuh kotak sudah dibuka di kecamatan, KPU mengatakan 3 dibuka di kecamatan 4 kabupaten, Bawaslu bilang 3 di kecamatan 4 belum. Lha ini beda-beda semua. Kan harus diclearkan," ujar Hakim MK Enny Nurbaningsih.
Baik KPU maupun Bawaslu mengaku sama-sama memiliki bukti untuk mendukung keterangan. Hakim lantas meminta para pihak untuk melengkapi seluruh bukti surat yang dimiliki.
"Begini saja, nanti kalau perkara ini terus, kita panggil saksi untuk membuktikan. Tapi kalau ini diputus (dismissal), bisa saja MK menentukan yakin dengan yang mana. MK bisa ragu dengan keterangan termohon dan terkait, atau bisa saja sebaliknya. Tapi nanti putusanya bagaimana terserah MK," tutur Hakim MK Arief Hidayat.
(Baca juga: Hakim MK Sebut Berkas KPU Kacau)
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
BERITA TERKAIT
