Hakim MK Sebut Berkas KPU Kacau
Ilustrasi sidang gugatan Pileg di MK - Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo.
Jakarta: Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) kesal. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai tidak efisien menyampaikan materi jawaban pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2019.
Hal itu terjadi saat sidang dengan pemohon Partai NasDem di daerah pemilihan (Dapil) Jawa Timur I. Saat itu, Hakim Arief Hidayat meminta klarifikasi kuasa hukum KPU Sigit Nurhadi terkait daftar alat bukti yang dihadirkan.
"Klarifikasi terhadap Dapil Jatim I, saudara (berikan) bukti 003 dan 001, setelah dicek bukan DA1, (tapi) form DC1 dan DC. Gimana catatan yang masuk ke saya bukan DA1?" ujar Arief di ruang sidang MK, Jakarta, Senin, 15 Juli 2019.
Sigit bersikukuh daftar yang diserahkan benar dan diperkuat dengan DA1. Namun, Hakim Arief menegaskan bukti yang dipegang ialah DC1 dan DC.
Hakim Arief menilai berkas yang dibawa termohon sangat kacau. Kondisi itu bisa menimbulkan ketidakpercayaan majelis kepada KPU jika terus dibiarkan.
"Kalau termohon tidak dapat membawa bukti yang akurat juga, nanti kita enggak yakin dengan permohonannya. Kita yakini KPU harus mengulang (pemilu)," tegas Hakim Arief.
Sementara itu, kuasa hukum Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Purnomo mencoba menengahi permasalahan tersebut. Dia menyampaikan Bawaslu telah menyerahkan alat bukti DA1 sebanyak 10 buah.
Dari keterangan tersebut, Hakim Arief baru mengetahui bukti DA1 yang disebut kubu KPU merupakan bukti tambahan."Oh ini termohon bukti tambahan, ah kamu itu menjebak hakim, maksudnya bukti tambahan. Ini profesor dikerjain master," kata dia.
Hakim Arief juga kembali mengkritik Sigit. Munurut dia, Sigit lambat menjawab pertanyaan hakim.
"Kalau saya jadi penasihat hukum, ini (dalil), buktinya ini," tegas dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
Hal itu terjadi saat sidang dengan pemohon Partai NasDem di daerah pemilihan (Dapil) Jawa Timur I. Saat itu, Hakim Arief Hidayat meminta klarifikasi kuasa hukum KPU Sigit Nurhadi terkait daftar alat bukti yang dihadirkan.
"Klarifikasi terhadap Dapil Jatim I, saudara (berikan) bukti 003 dan 001, setelah dicek bukan DA1, (tapi) form DC1 dan DC. Gimana catatan yang masuk ke saya bukan DA1?" ujar Arief di ruang sidang MK, Jakarta, Senin, 15 Juli 2019.
Sigit bersikukuh daftar yang diserahkan benar dan diperkuat dengan DA1. Namun, Hakim Arief menegaskan bukti yang dipegang ialah DC1 dan DC.
Hakim Arief menilai berkas yang dibawa termohon sangat kacau. Kondisi itu bisa menimbulkan ketidakpercayaan majelis kepada KPU jika terus dibiarkan.
"Kalau termohon tidak dapat membawa bukti yang akurat juga, nanti kita enggak yakin dengan permohonannya. Kita yakini KPU harus mengulang (pemilu)," tegas Hakim Arief.
Sementara itu, kuasa hukum Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Purnomo mencoba menengahi permasalahan tersebut. Dia menyampaikan Bawaslu telah menyerahkan alat bukti DA1 sebanyak 10 buah.
Dari keterangan tersebut, Hakim Arief baru mengetahui bukti DA1 yang disebut kubu KPU merupakan bukti tambahan."Oh ini termohon bukti tambahan, ah kamu itu menjebak hakim, maksudnya bukti tambahan. Ini profesor dikerjain master," kata dia.
Hakim Arief juga kembali mengkritik Sigit. Munurut dia, Sigit lambat menjawab pertanyaan hakim.
"Kalau saya jadi penasihat hukum, ini (dalil), buktinya ini," tegas dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
BERITA TERKAIT
