Luhut: Langkah BPN ke MK Sudah Bagus
Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (kiri) dan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan (kanan). ANT/Puspa Perwitasari.
Surabaya: Ketua Dewan Pembina Relawan Pendukung Bravo-5 Jokowi-Ma'ruf Luhut Binsar Panjaitan mengapresiasi langkah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno maju ke Mahkamah Konstitusi. Langkah itu dinilai tepat.
"Saya kira sudah bagus langkah tersebut," kata Luhut seperti dilansir Antara, di sela silaturahmi dengan Relawan Bravo-5 Jatim di Surabaya, Minggu, 26 Mei 2019.
Baca: TKN Imbau BPN Tak Bawa Bukti Serupa dari Bawaslu ke MK
Luhut menyarankan BPN Prabowo-Sandiaga tak melakukan tindakan bertentangan dengan konstitusi selama proses sengketa perselisihan hasil pemilu umum (PHPU) presiden dan wakil presiden. Perbedaan pendapat jangan sampai memperkeruh suasana dan memecah kesatuan bangsa.
"Jangan bertentangan dengan koridor yang telah diatur (UUD-Pancasila), sebab kalau tidak, maka saya kira tak baik," ucapnya.
Luhut merupakan salah satu sosok yang diutus calon presiden petahana Joko Widodo mengatur pertemuan dengan Prabowo Subianto. Luhut menilai pertemuan itu bisa terjadi kapan saja.
"Tapi, saya tidak tahu kapan ketemunya," kata mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan tersebut.
Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno resmi mendaftarkan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan BPN didaftarkan oleh tim hukumnya yang dipimpin ketua tim hukum sengketa pemilu BPN Bambang Widjojanto.
Baca: Hasto Ingatkan Kalah Pemilu Bukan Akhir Segalanya
"Alhamdulillah kami sudah menyelesaikan permohonan berkaitan sengketa perselisihan pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Malam ini kami, menyerahkan secara resmi permohonan in kepada panitera," kata Bambang di Gedung MK, Jakarta, Jumat, 24 Mei 2019.
BPN mendaftarkan permohonannya pada pukul 22.43 WIB. BW menyebut gugatan ini penting untuk mewujudkan negara hukum dan demokratis.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DRI))
"Saya kira sudah bagus langkah tersebut," kata Luhut seperti dilansir Antara, di sela silaturahmi dengan Relawan Bravo-5 Jatim di Surabaya, Minggu, 26 Mei 2019.
Baca: TKN Imbau BPN Tak Bawa Bukti Serupa dari Bawaslu ke MK
Luhut menyarankan BPN Prabowo-Sandiaga tak melakukan tindakan bertentangan dengan konstitusi selama proses sengketa perselisihan hasil pemilu umum (PHPU) presiden dan wakil presiden. Perbedaan pendapat jangan sampai memperkeruh suasana dan memecah kesatuan bangsa.
"Jangan bertentangan dengan koridor yang telah diatur (UUD-Pancasila), sebab kalau tidak, maka saya kira tak baik," ucapnya.
Luhut merupakan salah satu sosok yang diutus calon presiden petahana Joko Widodo mengatur pertemuan dengan Prabowo Subianto. Luhut menilai pertemuan itu bisa terjadi kapan saja.
"Tapi, saya tidak tahu kapan ketemunya," kata mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan tersebut.
Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno resmi mendaftarkan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan BPN didaftarkan oleh tim hukumnya yang dipimpin ketua tim hukum sengketa pemilu BPN Bambang Widjojanto.
Baca: Hasto Ingatkan Kalah Pemilu Bukan Akhir Segalanya
"Alhamdulillah kami sudah menyelesaikan permohonan berkaitan sengketa perselisihan pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Malam ini kami, menyerahkan secara resmi permohonan in kepada panitera," kata Bambang di Gedung MK, Jakarta, Jumat, 24 Mei 2019.
BPN mendaftarkan permohonannya pada pukul 22.43 WIB. BW menyebut gugatan ini penting untuk mewujudkan negara hukum dan demokratis.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DRI))
BERITA TERKAIT
