TKN Imbau BPN Tak Bawa Bukti Serupa dari Bawaslu ke MK
Direktur Hukum dan Advokasi TKN Ade Irfan Pulungan. (Foto: MI/Rommy Pujianto)
Jakarta: Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin meminta Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno membawa bukti dugaan kecurangan yang mumpuni ke Mahkamah Konstitusi (MK). Jangan sampai tim sukses Prabowo ini menyiapkan bukti serupa yang sebelumnya sudah ditolak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dibawa kembali ke MK.
"Karena itu (sudah) ditolak Bawaslu, jadi sangat naif kalau mereka membawa kembali persoalan kewenangan di Bawaslu ke MK," ujar Direktur Hukum dan Advokasi TKN Ade Irfan Pulungan saat kepada Medcom.id, Sabtu, 25 Mei 2019.
Menurut Ade, apa yang nanti akan disoal BPN di MK, tak akan jauh dari tudingan mengenai kecurangan. Karena itu dirinya mewanti-wanti agar timses penantang menyiapkan bukti yang lebih kuat.
Jangan sampai, gugatan mereka sama seperti yang dimentahkan Bawaslu. Sebab nantinya gugatan tersebut akan bernasib serupa di MK.
Baca juga: BPN Akan Tambah Bukti Dugaan Kecurangan Pemilu ke MK
Lebih lanjut Irfan menyebut pihaknya telah menyiapkan strategi menghadapi BPN. Namun ia tak bisa membukanya ke publik. Beberapa yang disiapkan yakni siapa menghadapi siapa. Ada delapan kuasa hukum yang menjadi lawan TKN di MK.
"Enggak ada dari kuasa hukum mereka itu yang lawan berat, kami sudah memetakan satu persatu. Saya sebagian besar sangat kenal dan sangat paham tentang karakter kuasa hukum mereka," ujar Ade.
Kemarin malam, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno resmi mendaftarkan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan BPN didaftarkan oleh tim hukumnya yang dipimpin oleh ketua tim hukum sengketa pemilu BPN, Bambang Widjojanto.
"Alhamdulillah kami sudah menyelesaikan permohonan berkaitan sengketa perselisihan pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Malam ini kami, menyerahkan secara resmi permohonan in kepada panitera," kata Bambang di Gedung MK, Jakarta, Jumat, 24 Mei 2019.
BPN mendaftarkan permohonannya pada pukul 22.43 WIB. BW menyebut gugatan ini penting untuk mewujudkan negara hukum dan demokratis.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((MEL))
"Karena itu (sudah) ditolak Bawaslu, jadi sangat naif kalau mereka membawa kembali persoalan kewenangan di Bawaslu ke MK," ujar Direktur Hukum dan Advokasi TKN Ade Irfan Pulungan saat kepada Medcom.id, Sabtu, 25 Mei 2019.
Menurut Ade, apa yang nanti akan disoal BPN di MK, tak akan jauh dari tudingan mengenai kecurangan. Karena itu dirinya mewanti-wanti agar timses penantang menyiapkan bukti yang lebih kuat.
Jangan sampai, gugatan mereka sama seperti yang dimentahkan Bawaslu. Sebab nantinya gugatan tersebut akan bernasib serupa di MK.
Baca juga: BPN Akan Tambah Bukti Dugaan Kecurangan Pemilu ke MK
Lebih lanjut Irfan menyebut pihaknya telah menyiapkan strategi menghadapi BPN. Namun ia tak bisa membukanya ke publik. Beberapa yang disiapkan yakni siapa menghadapi siapa. Ada delapan kuasa hukum yang menjadi lawan TKN di MK.
"Enggak ada dari kuasa hukum mereka itu yang lawan berat, kami sudah memetakan satu persatu. Saya sebagian besar sangat kenal dan sangat paham tentang karakter kuasa hukum mereka," ujar Ade.
Kemarin malam, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno resmi mendaftarkan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan BPN didaftarkan oleh tim hukumnya yang dipimpin oleh ketua tim hukum sengketa pemilu BPN, Bambang Widjojanto.
"Alhamdulillah kami sudah menyelesaikan permohonan berkaitan sengketa perselisihan pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Malam ini kami, menyerahkan secara resmi permohonan in kepada panitera," kata Bambang di Gedung MK, Jakarta, Jumat, 24 Mei 2019.
BPN mendaftarkan permohonannya pada pukul 22.43 WIB. BW menyebut gugatan ini penting untuk mewujudkan negara hukum dan demokratis.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((MEL))
BERITA TERKAIT
