Pemilu 2019 Berakhir Baik dan Konstitusional
Ketua Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (Kode Inisiatif) Veri Junaidi. Medcom.id/Siti Yona Hukmana.
Jakarta: Ketua Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (Kode Inisiatif) Veri Junaidi menilai Mahkamah Konstitusi (MK) berhasil menyelesaikan proses sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) dengan baik. Veri menilai proses sengketa di MK menurunkan tensi politik yang sempat memanas selama proses pemilu.
"Proses perselisihan di MK ini memang diharapkan bisa menjadi kanalisasi terhadap konflik yang ada. Sekarang ini terbukti bahwa pemilu selesai dengan cara baik dan konstitusional," kata Veri dalam sebuah diskusi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin, 12 Agustus 2019.
Veri menyebut tahapan Pemilu 2019 dari segi penyelenggaraan sudah sangat kompleks, ditambah tingginya polarisasi politik di tengah masyarakat. Namun pada akhirnya penanganan perkara PHPU dapat diselesaikan dengan baik.
Meski begitu, Veri menilai masih ada sejumlah catatan yang harus diperhatikan MK dalam mengadili perkara PHPU. Salah satunya soal desain penegakan hukum PHPU.
Veri menyebut dalam persidangan PHPU yang lalu, MK kerap mendorong sengketa proses diselesaikan di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Namun dalam beberapa kesempatan, MK juga menafikan sejumlah putusan Bawaslu karena dianggap telah melampaui waktu.
Baca: Hanura dan PPP Telan Pil Pahit di DKI Jakarta
"Kalau misalnya MK melihat misalnya putusan Bawaslu atau rekomendasi Bawaslu ini dalam prosesnya benar atau tidak, di situlah justru ruang untuk mengujinya. Jadi kemudian jangan serta merta mengabaikan putusan hukum yang sebelumnya ada. Tapi harus dipertimbangkan betul apakah rekomendasi sudah dilakukan tepat atau tidak," ujar Veri.
Veri menilai pengelompokan pengajuan perkara perlu diperbaiki. MK juga diminta menyesuaikan pengaturan para pihak yang berperkara dalam pemilu.
Misalnya mengatur siapa pemohon, termohon, dan siapa yang dapat menjadi pihak terkait. Pengaturan itu harus disesuaikan dengan sistem yang dibangun selama proses tahapan pemilu.
"Namun secara menyeruh kita cukup puas dengan proses yang telah berjalan di MK. Apapun itu putusannya tentu pasti ada plus minusnya," tutur Veri.
Mahkamah Konstitusi (MK) selesai memutus 250 sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2019. Dari 250 perkara, hanya 12 yang dikabulkan.
Satu daerah diminta menggelar PSU yakni Sulawesi Tengah. Kemudian PPSU di antaranya di Kabupaten Bintan, Surabaya, Trenggalek, Kalimantan Barat, Pegunungan Arfak, Papua, Aceh, Sumatera Utara, dan Bekasi.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DRI))
"Proses perselisihan di MK ini memang diharapkan bisa menjadi kanalisasi terhadap konflik yang ada. Sekarang ini terbukti bahwa pemilu selesai dengan cara baik dan konstitusional," kata Veri dalam sebuah diskusi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin, 12 Agustus 2019.
Veri menyebut tahapan Pemilu 2019 dari segi penyelenggaraan sudah sangat kompleks, ditambah tingginya polarisasi politik di tengah masyarakat. Namun pada akhirnya penanganan perkara PHPU dapat diselesaikan dengan baik.
Meski begitu, Veri menilai masih ada sejumlah catatan yang harus diperhatikan MK dalam mengadili perkara PHPU. Salah satunya soal desain penegakan hukum PHPU.
Veri menyebut dalam persidangan PHPU yang lalu, MK kerap mendorong sengketa proses diselesaikan di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Namun dalam beberapa kesempatan, MK juga menafikan sejumlah putusan Bawaslu karena dianggap telah melampaui waktu.
Baca: Hanura dan PPP Telan Pil Pahit di DKI Jakarta
"Kalau misalnya MK melihat misalnya putusan Bawaslu atau rekomendasi Bawaslu ini dalam prosesnya benar atau tidak, di situlah justru ruang untuk mengujinya. Jadi kemudian jangan serta merta mengabaikan putusan hukum yang sebelumnya ada. Tapi harus dipertimbangkan betul apakah rekomendasi sudah dilakukan tepat atau tidak," ujar Veri.
Veri menilai pengelompokan pengajuan perkara perlu diperbaiki. MK juga diminta menyesuaikan pengaturan para pihak yang berperkara dalam pemilu.
Misalnya mengatur siapa pemohon, termohon, dan siapa yang dapat menjadi pihak terkait. Pengaturan itu harus disesuaikan dengan sistem yang dibangun selama proses tahapan pemilu.
"Namun secara menyeruh kita cukup puas dengan proses yang telah berjalan di MK. Apapun itu putusannya tentu pasti ada plus minusnya," tutur Veri.
Mahkamah Konstitusi (MK) selesai memutus 250 sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2019. Dari 250 perkara, hanya 12 yang dikabulkan.
Satu daerah diminta menggelar PSU yakni Sulawesi Tengah. Kemudian PPSU di antaranya di Kabupaten Bintan, Surabaya, Trenggalek, Kalimantan Barat, Pegunungan Arfak, Papua, Aceh, Sumatera Utara, dan Bekasi.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DRI))
BERITA TERKAIT
