Kuasa Hukum Bantah Kasasi di MA Tanpa Sepengetahuan Prabowo-Sandi
Prabowo Subianto bersama Sandiaga Uno. Foto: MI/Pius Erlangga.
Jakarta: Kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Nicholay Aprilindo membantah pernyataan yang menyebut gugatan kasasi paslon 02 terkait sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Agung (MA) tanpa sepengatahuan Prabowo-Sandi. Nicholay menyebut permohonan itu diajukan atas surat kuasa langsung dari paslon.
Nicholay menyebut permohonan di MA itu telah diterima dan teregister pada Kepaniteraan Mahkamah Agung RI pada tanggal 03 Juli 2019, dalam Permohonan No.2 P/PAP/2019.
"Permohonan tersebut berdasarkan Surat Kuasa langsung dari prinsipal yang ditanda tangani oleh Capres-cawapres 02 Prabowo-Sandi dengan memberikan Kuasa khusus pada Kuasa Hukumnya," kata Nicholay di Jakarta, Kamis, 11 Juli 2019.
Nicholay menjelaskan Surat Kuasa itu ditandangani langsung oleh Prabowo-Sandi disaksikan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim S. Djojohadikusumo yang juga merupakan adik Prabowo. Menurutnya pernyataan yang menyebut permohonan di MA itu tanpa sepengetahuan Prabowo-Sandi tak benar.
Dia juga menjelaskan bahwa permohonan Prabowo di MA bukanlah kasasi. Menurutnya itu merupakan permohonan kepada MA untuk memeriksa Pelanggaran Administratif Pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) Pilpres yang belum diperiksa Bawaslu lantaran dinyatakan tak memenuhi syarat formil laporan sebagaimana tertuang dalam putusan pendahuluan Nomor No.01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019, tanggal 15 Mei 2019.
"Lalu pada Putusan MA Nomor 1 P/PAP/2019 yang tidak menerima Permohonan Djoko Santoso-Ahmad Hanafi Rais dikarenakan masalah formil yuridisnya tentang Legal Standing pemohon, maka untuk mendapatkan Kepastian Hukum dan Keadilan, pemohon Prinsipal dalam hal ini Capres-Cawapres 02 mengajukan Permohonan kembali," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengaku tak tahu menahu soal gugatan kasasi Prabowo-Sandi. Dia mengatakan gugatan itu diajukan tanpa sepengetahuan partainya dan Prabowo-Sandi.
"Saya sudah konfirmasi ke Sandiaga, beliau tidak tahu soal itu karena yang dipakai kuasa yang lama," kata Dasco di Jakarta, Selasa.
Dasco yang merupakan mantan Direktur Advokasi dan Hukum BPN Prabowo-Sandi itu mengatakan kasasi kedua itu merupakan perkara yang sebelumnya ditolak MA karena persoalan administrasi.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((WHS))
Nicholay menyebut permohonan di MA itu telah diterima dan teregister pada Kepaniteraan Mahkamah Agung RI pada tanggal 03 Juli 2019, dalam Permohonan No.2 P/PAP/2019.
"Permohonan tersebut berdasarkan Surat Kuasa langsung dari prinsipal yang ditanda tangani oleh Capres-cawapres 02 Prabowo-Sandi dengan memberikan Kuasa khusus pada Kuasa Hukumnya," kata Nicholay di Jakarta, Kamis, 11 Juli 2019.
Nicholay menjelaskan Surat Kuasa itu ditandangani langsung oleh Prabowo-Sandi disaksikan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim S. Djojohadikusumo yang juga merupakan adik Prabowo. Menurutnya pernyataan yang menyebut permohonan di MA itu tanpa sepengetahuan Prabowo-Sandi tak benar.
Dia juga menjelaskan bahwa permohonan Prabowo di MA bukanlah kasasi. Menurutnya itu merupakan permohonan kepada MA untuk memeriksa Pelanggaran Administratif Pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) Pilpres yang belum diperiksa Bawaslu lantaran dinyatakan tak memenuhi syarat formil laporan sebagaimana tertuang dalam putusan pendahuluan Nomor No.01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019, tanggal 15 Mei 2019.
"Lalu pada Putusan MA Nomor 1 P/PAP/2019 yang tidak menerima Permohonan Djoko Santoso-Ahmad Hanafi Rais dikarenakan masalah formil yuridisnya tentang Legal Standing pemohon, maka untuk mendapatkan Kepastian Hukum dan Keadilan, pemohon Prinsipal dalam hal ini Capres-Cawapres 02 mengajukan Permohonan kembali," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengaku tak tahu menahu soal gugatan kasasi Prabowo-Sandi. Dia mengatakan gugatan itu diajukan tanpa sepengetahuan partainya dan Prabowo-Sandi.
"Saya sudah konfirmasi ke Sandiaga, beliau tidak tahu soal itu karena yang dipakai kuasa yang lama," kata Dasco di Jakarta, Selasa.
Dasco yang merupakan mantan Direktur Advokasi dan Hukum BPN Prabowo-Sandi itu mengatakan kasasi kedua itu merupakan perkara yang sebelumnya ditolak MA karena persoalan administrasi.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((WHS))
BERITA TERKAIT
