Anggaran Bansos 2024 Naik Rp53 Triliun, Potensi Politisasinya Makin Besar
Bantuan sosial. Media Indonesia
Jakarta: Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC) Arif Nur Alam mengungkapkan anggaran bantuan sosial (bansos) naik 12 persen di 2024 menjadi Rp53,3 triliun. Kenaikan anggaran itu membuat politisasi bansos semakin besar di tahun politik.
"Ada kecenderungan kalau tren dana bansos iitu naik signifikan. Untuk tahun 2024 angkanya naik Rp53,3 truliun atau 12 persen dibandingkan realisasi anggaran perlindungan sosial tahun 2023," ujar Arif dalam Diskusi Waspada Tsunami Politisasi Bansos Pada Pemilu 2024, Minggu, 7 janauri 2024.
Ia menjelaskan anggaran bansos 2024 direncanakan sebesar Rp486,8 triliun. Namun, angka ini kemudian naik Rp53,3 triliun dari realisasi anggaran perlindungan sosial pada 2023 sebesar Rp443,5 triliun.
Anggaran ini berpotensi dipolitisasi oleh pihak yang berkepentingan dalam kontestasi politik di Pemilu 2024. Pasalnya, penambahan anggaran tersebut belum didukung dengan tata kelola yang transparan sehingga rentan disalahgunakan.
"Bansos ini tidak termasuk vote buying, tetapi politisasi penggunaan anggaran dan politisasi kebijakan yang lebih sistematis dan terstruktur. Jangan sampai proteksi sosial itu disalahgunakan untuk kepentingan politik," jelasnya.
Mantan Ketua Bawaslu 2017-2022 Abhan menuturkan karena pemilu tinggal 1,5 bulan lagi, akan lebih baik jika bantuan sosial (bansos) disalurkan setelah pemilu. Bawaslu bisa merekomendasikan hal itu, terutama untuk mencegah penyalahgunaan untuk kepentingan politik elektoral. Apalagi, semua kontestan juga berpotensi menyalahgunakan bansos, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD.
"Daripada timbul fitnah dan sebagainya, ini hanya menangguhkan saja bukan sampai pemilu selesai. Biasanya, penyaluran bansos tidak di awal tahun juga, tapi di bulan Maret atau April," kata Abhan.
Abhan mengatakan tanpa ada jaminan bansos akan disalurkan dengan baik dan tepat sasaran, penangguhan penyaluran bansos adalah salah satu upaya mencegah kecurangan pemilu. Menurut dia, menahan penyaluran bansos sesaat lebih efektif untuk mencegah politisasi anggaran.
"Toh, penangguhannya hanya sesaat saja. Jangan disalurkan di Januari-Februari saat menjelang pemilu. Lebih baik di awal Maret atau April," ucap Abhan.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AGA))
"Ada kecenderungan kalau tren dana bansos iitu naik signifikan. Untuk tahun 2024 angkanya naik Rp53,3 truliun atau 12 persen dibandingkan realisasi anggaran perlindungan sosial tahun 2023," ujar Arif dalam Diskusi Waspada Tsunami Politisasi Bansos Pada Pemilu 2024, Minggu, 7 janauri 2024.
Ia menjelaskan anggaran bansos 2024 direncanakan sebesar Rp486,8 triliun. Namun, angka ini kemudian naik Rp53,3 triliun dari realisasi anggaran perlindungan sosial pada 2023 sebesar Rp443,5 triliun.
Anggaran ini berpotensi dipolitisasi oleh pihak yang berkepentingan dalam kontestasi politik di Pemilu 2024. Pasalnya, penambahan anggaran tersebut belum didukung dengan tata kelola yang transparan sehingga rentan disalahgunakan.
"Bansos ini tidak termasuk vote buying, tetapi politisasi penggunaan anggaran dan politisasi kebijakan yang lebih sistematis dan terstruktur. Jangan sampai proteksi sosial itu disalahgunakan untuk kepentingan politik," jelasnya.
| Baca juga: Ditanya Soal Etika Pemimpin, Prabowo Malah Serang Personal Anies |
Mantan Ketua Bawaslu 2017-2022 Abhan menuturkan karena pemilu tinggal 1,5 bulan lagi, akan lebih baik jika bantuan sosial (bansos) disalurkan setelah pemilu. Bawaslu bisa merekomendasikan hal itu, terutama untuk mencegah penyalahgunaan untuk kepentingan politik elektoral. Apalagi, semua kontestan juga berpotensi menyalahgunakan bansos, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD.
"Daripada timbul fitnah dan sebagainya, ini hanya menangguhkan saja bukan sampai pemilu selesai. Biasanya, penyaluran bansos tidak di awal tahun juga, tapi di bulan Maret atau April," kata Abhan.
Abhan mengatakan tanpa ada jaminan bansos akan disalurkan dengan baik dan tepat sasaran, penangguhan penyaluran bansos adalah salah satu upaya mencegah kecurangan pemilu. Menurut dia, menahan penyaluran bansos sesaat lebih efektif untuk mencegah politisasi anggaran.
"Toh, penangguhannya hanya sesaat saja. Jangan disalurkan di Januari-Februari saat menjelang pemilu. Lebih baik di awal Maret atau April," ucap Abhan.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AGA))
BERITA TERKAIT
