Jakarta: Kesuksesan awal dari implementasi digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) di lapangan perlahan mulai membuahkan hasil positif. Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu daerah yang dipilih sebagai titik awal pengujian efektivitas sistem baru ini, sebelum nantinya direplikasi secara nasional ke wilayah-wilayah lain di Indonesia.
Uji coba di Banyuwangi dirancang untuk menguji keandalan sistem (reliability), memantau pergerakan data, serta melihat langsung bagaimana masyarakat mengakses layanan secara digital. Hasil dari uji coba ini menjadi landasan penting bagi pemerintah untuk merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Service Level Agreement (SLA) yang baku.
Luncurkan Portal Perlinsos Yang Dilengkapi Fitur Sanggah
Salah satu terobosan besar yang diuji coba dan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di lapangan adalah kehadiran Portal Perlinsos. Melalui portal ini, alur birokrasi yang tadinya rumit dipangkas menjadi jauh lebih sederhana, ringkas, dan transparan.
Melalui Portal Perlinsos, masyarakat dapat melakukan berbagai hal secara mandiri, meliputi:
Melakukan verifikasi identitas secara digital.
Memilih program bantuan sosial yang sesuai.
Mengajukan permohonan bantuan secara langsung.
Memantau proses verifikasi dari awal hingga hasilnya keluar.
Menariknya, sistem baru ini memperkenalkan fitur yang belum pernah ada pada ekosistem bansos sebelumnya, yaitu tahapan sanggah. Jika masyarakat merasa hasil pelayanan atau pembagian bansos dinilai kurang tepat atau tidak adil, mereka memiliki hak untuk mengajukan sanggah secara digital di portal untuk diverifikasi ulang oleh instansi terkait.
Menyiapkan Dua Skema Pelayanan di Lapangan
Dalam pelaksanaannya di lapangan, pemerintah memahami adanya kesenjangan literasi digital di tengah masyarakat. Oleh karena itu, hasil uji coba di Banyuwangi membagi pelayanan menjadi dua metode adaptif.
Bagi masyarakat yang sudah memiliki gawai dan terbiasa dengan teknologi, proses registrasi bisa dilakukan secara mandiri lewat skema self-service. Sementara bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses atau kemampuan digital, pemerintah menyediakan skema pendampingan langsung oleh petugas di lapangan.
Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital, Mira Tayyiba, menjelaskan bahwa masa uji coba yang diproyeksikan berjalan selama 12 bulan ini berfungsi untuk mendalami perbedaan kondisi riil di tiap wilayah agar sistem dapat bekerja optimal.
"Ini adalah uji coba untuk melihat apakah sistemnya mumpuni, pergerakan data berjalan baik, dan masyarakat dapat mengaksesnya dengan mudah. Apa yang menjadi best practice di suatu daerah, belum tentu langsung cocok dengan kondisi di daerah lain. Nah, perbedaan kondisi di lapangan inilah yang terus kita pelajari selama masa uji coba ini agar nantinya siap menjadi standar nasional yang membuat bansos berjalan lebih tepat sasaran," urai Mira Tayyiba.
Baca Juga :
Simak, Cara Cek Status Penerima di Aplikasi Cek Bansos​
Melalui keberhasilan evaluasi dari wilayah uji coba seperti Banyuwangi, pemerintah optimistis model tata kelola digital ini akan melahirkan mekanisme penyaluran bantuan yang jauh lebih matang, terdokumentasi, dan transparan bagi seluruh rakyat Indonesia.
(Fany Wirda Putri)
Jakarta: Kesuksesan awal dari implementasi digitalisasi
Perlindungan Sosial (Perlinsos) di lapangan perlahan mulai membuahkan hasil positif. Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu daerah yang dipilih sebagai titik awal pengujian efektivitas sistem baru ini, sebelum nantinya direplikasi secara nasional ke wilayah-wilayah lain di Indonesia.
Uji coba di Banyuwangi dirancang untuk menguji keandalan sistem (reliability), memantau pergerakan data, serta melihat langsung bagaimana masyarakat mengakses layanan secara digital. Hasil dari uji coba ini menjadi landasan penting bagi pemerintah untuk merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Service Level Agreement (SLA) yang baku.
Luncurkan Portal Perlinsos Yang Dilengkapi Fitur Sanggah
Salah satu terobosan besar yang diuji coba dan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di lapangan adalah kehadiran Portal Perlinsos. Melalui portal ini, alur birokrasi yang tadinya rumit dipangkas menjadi jauh lebih sederhana, ringkas, dan transparan.
Melalui Portal Perlinsos, masyarakat dapat melakukan berbagai hal secara mandiri, meliputi:
- Melakukan verifikasi identitas secara digital.
- Memilih program bantuan sosial yang sesuai.
- Mengajukan permohonan bantuan secara langsung.
- Memantau proses verifikasi dari awal hingga hasilnya keluar.
Menariknya, sistem baru ini memperkenalkan fitur yang belum pernah ada pada ekosistem bansos sebelumnya, yaitu tahapan sanggah. Jika masyarakat merasa hasil pelayanan atau pembagian bansos dinilai kurang tepat atau tidak adil, mereka memiliki hak untuk mengajukan sanggah secara digital di portal untuk diverifikasi ulang oleh instansi terkait.
Menyiapkan Dua Skema Pelayanan di Lapangan
Dalam pelaksanaannya di lapangan, pemerintah memahami adanya kesenjangan literasi digital di tengah masyarakat. Oleh karena itu, hasil uji coba di Banyuwangi membagi pelayanan menjadi dua metode adaptif.
Bagi masyarakat yang sudah memiliki gawai dan terbiasa dengan teknologi, proses registrasi bisa dilakukan secara mandiri lewat skema self-service. Sementara bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses atau kemampuan digital, pemerintah menyediakan skema pendampingan langsung oleh petugas di lapangan.
Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital, Mira Tayyiba, menjelaskan bahwa masa uji coba yang diproyeksikan berjalan selama 12 bulan ini berfungsi untuk mendalami perbedaan kondisi riil di tiap wilayah agar sistem dapat bekerja optimal.
"Ini adalah uji coba untuk melihat apakah sistemnya mumpuni, pergerakan data berjalan baik, dan masyarakat dapat mengaksesnya dengan mudah. Apa yang menjadi best practice di suatu daerah, belum tentu langsung cocok dengan kondisi di daerah lain. Nah, perbedaan kondisi di lapangan inilah yang terus kita pelajari selama masa uji coba ini agar nantinya siap menjadi standar nasional yang membuat bansos berjalan lebih tepat sasaran," urai Mira Tayyiba.
Melalui keberhasilan evaluasi dari wilayah uji coba seperti Banyuwangi, pemerintah optimistis model tata kelola digital ini akan melahirkan mekanisme penyaluran bantuan yang jauh lebih matang, terdokumentasi, dan transparan bagi seluruh rakyat Indonesia.
(
Fany Wirda Putri)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(RUL)
