Penetapan Tersangka Ketum PA 212 sesuai Prosedur
Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo - Medcom.id/Sunnaholomi Halakrispen.
Jakarta: Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo memastikan penetapan tersangka Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma'arif sesuai prosedur. Dedi menyebut semua warga negara sama di mata hukum.
"Semua berproses hukum," kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin, 11 Februari 2019.
Dedi menegaskan penetapan Slamet Ma'arif sebagai tersangka sudah melalui kajian dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Lantaran, kasus yang menjerat Slamet Ma'arif terkait dengan pidana pemilu.
"Tentunya Polri tidak bekerja sendiri tapi terus berkoordinasi dengan Bawaslu. Karena di situ ada Gakkumdu ada Polri, Kejaksaan dan Bawaslu," jelas Dedi.
Baca juga: Kronologi Penetapan Tersangka Slamet Ma'arif
Dedi menilai wajar, Slamet Ma'arif keberatan atas penetapan tersangka tersebut. Setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan keberatan asal sesuai koridor hukum.
"Kita juga mengedepankan asas praduga tak bersalah," tandas dia.
Slamet diduga melanggar Pasal 280 Ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j tentang kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diatur Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Baca juga: Slamet Ma'arif Tersangka, NasDem: Semua Harus Taat Hukum
Slamet yang juga Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto- Sandiaga Uno menyinggung 2019 Ganti Presiden saat acara Tabligh Akbar PA 212 Solo Raya, di Jalan Slamet Riyadi, Surakarta, pada Minggu, 13 Januari 2019. Padahal, saat itu kampanye dengan metode rapat umum belum boleh dilakukan.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
"Semua berproses hukum," kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin, 11 Februari 2019.
Dedi menegaskan penetapan Slamet Ma'arif sebagai tersangka sudah melalui kajian dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Lantaran, kasus yang menjerat Slamet Ma'arif terkait dengan pidana pemilu.
"Tentunya Polri tidak bekerja sendiri tapi terus berkoordinasi dengan Bawaslu. Karena di situ ada Gakkumdu ada Polri, Kejaksaan dan Bawaslu," jelas Dedi.
Baca juga: Kronologi Penetapan Tersangka Slamet Ma'arif
Dedi menilai wajar, Slamet Ma'arif keberatan atas penetapan tersangka tersebut. Setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan keberatan asal sesuai koridor hukum.
"Kita juga mengedepankan asas praduga tak bersalah," tandas dia.
Slamet diduga melanggar Pasal 280 Ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j tentang kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diatur Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Baca juga: Slamet Ma'arif Tersangka, NasDem: Semua Harus Taat Hukum
Slamet yang juga Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto- Sandiaga Uno menyinggung 2019 Ganti Presiden saat acara Tabligh Akbar PA 212 Solo Raya, di Jalan Slamet Riyadi, Surakarta, pada Minggu, 13 Januari 2019. Padahal, saat itu kampanye dengan metode rapat umum belum boleh dilakukan.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
BERITA TERKAIT
