Kronologi Penetapan Tersangka Slamet Ma'arif
Ketua Persaudaraan Alumni 212 Slamet Ma'arif - Medcom.id/Siti Yona Hukmana.
Jakarta: Polres Surakarta menetapkan Ketua Persaudaraan Alumni 212 Slamet Ma'arif sebagai tersangka kasus pelanggaran kampanye. Kasus ini sudah ditindaklanjuti sesuai prosedur.
Komisioner Bidang Penindakkan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Solo, Poppy Kusuma, menjelaskan penetapan tersangka kepada Slamet dilakukan setelah Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) berpendapat kasus ini memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilu.
"Ini bukan hanya kesimpulan Bawaslu, tapi juga kesimpulan dari Gakkumdu, Kepolisian, dan Kejaksaan, bahwa laporan ini memang sudah cukup bukti untuk dugaan tindak pidana pemilunya, sudah terpenuhi," kata Poppy ketika dihubungi wartawan, Senin, 11 Februari 2019.
Poppy menjelaskan kasus ini berawal dari kegiatan Tabligh Akbar Persaudaraan Alumni (PA) 212 se-Solo Raya yang digelar di kawasan Gladak, Jalan Slamet Riyadi, Kota Solo, pada 13 Januari 2019 lalu.
Baca juga: Ketum PA 212 Resmi Jadi Tersangka
Pada kegiatan itu, Slamet diduga melakukan orasi yang mengarah pada kegiatan kampanye. Padahal, saat itu kampanye dengan rapat umum belum boleh dilakukan.
Orasi Slamet yang diduga mengarah pada kegiatan kampanye di antaranya menyinggung #2019GantiPresiden.
"Secara tersurat dia tidak menyampaikan 02, tetapi dia pada waktu itu dari orator dan dari peserta mempunyai visi yang sama. Karena pada saat Pak Slamet Ma'arif menyampaikan 'ganti presiden', ditanya kepada peserta '2019 apa?' dijawab 'ganti presiden'. 'Gantinya siapa?' dijawab dengan sebutan 'Prabowo'," beber Poppy.
Baca juga: Slamet Ma'arif Tersangka, NasDem: Semua Harus Taat Hukum
Selain menyinggung 2019 Ganti Presiden, Poppy menyebut Slamet Ma'arif mengajak supaya tak mencoblos gambar presiden dan kiai, melainkan mencoblos gambar yang ada di samping gambar presiden dan kiai.
"Slamet Ma'arif mengatakan bahwa Kalau ada gambar presiden itu jangan diapa-apain, karena nanti bisa kena pasal karena tidak boleh merusak gambar presiden, dan kalau ada gambar kiai itu jangan diapa-apain juga karena nanti akan kualat. Tetapi apabila lihat gambar sebelahnya, maka coblos dan colok," beber Poppy menirukan ucapan Slamet.
Terkait orasi itu, Bawaslu menerima laporan satu hari setelah acara Tabligh Akbar 212 tepatnya 14 Januari 2019. Pada 15 Januari 2019 Bawaslu meregister laporan tersebut lantaran syarat formil laporan sudah terpenuhi.
Baca juga: Moeldoko Serahkan Proses Hukum Slamet Ma'arif ke Bawaslu
Setelah itu, Bawaslu memiliki 14 hari kerja untuk menentukan apakah laporan ini memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu. Bawaslu juga sudah melakukan dua kali pembahasan dengan Sentra Gakkumdu serta sudah memanggil pihak pelapor, terlapor, dan para saksi.
"Waktu 14 hari kerja itu berkahir 31 Januari. Kita melakukan pembahasan kedua pada tanggal 31 Januari bersama Gakkumdu dari unsur kepolisian dan kejaksaan. Setelah kita melakukan kalrifikasi, dan membuat kajian, kita simpulkan, bahwa laporan itu memang sudah cukup bukti untuk dugaan tindak pidana pemilunya," ujar Poppy.
Slamet diduga melanggar Pasal 521 juncto Pasal 280 ayat 1 huruf c, d , f dan Pasal 492 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait kampanye di luar jadwal.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
Komisioner Bidang Penindakkan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Solo, Poppy Kusuma, menjelaskan penetapan tersangka kepada Slamet dilakukan setelah Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) berpendapat kasus ini memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilu.
"Ini bukan hanya kesimpulan Bawaslu, tapi juga kesimpulan dari Gakkumdu, Kepolisian, dan Kejaksaan, bahwa laporan ini memang sudah cukup bukti untuk dugaan tindak pidana pemilunya, sudah terpenuhi," kata Poppy ketika dihubungi wartawan, Senin, 11 Februari 2019.
Poppy menjelaskan kasus ini berawal dari kegiatan Tabligh Akbar Persaudaraan Alumni (PA) 212 se-Solo Raya yang digelar di kawasan Gladak, Jalan Slamet Riyadi, Kota Solo, pada 13 Januari 2019 lalu.
Baca juga: Ketum PA 212 Resmi Jadi Tersangka
Pada kegiatan itu, Slamet diduga melakukan orasi yang mengarah pada kegiatan kampanye. Padahal, saat itu kampanye dengan rapat umum belum boleh dilakukan.
Orasi Slamet yang diduga mengarah pada kegiatan kampanye di antaranya menyinggung #2019GantiPresiden.
"Secara tersurat dia tidak menyampaikan 02, tetapi dia pada waktu itu dari orator dan dari peserta mempunyai visi yang sama. Karena pada saat Pak Slamet Ma'arif menyampaikan 'ganti presiden', ditanya kepada peserta '2019 apa?' dijawab 'ganti presiden'. 'Gantinya siapa?' dijawab dengan sebutan 'Prabowo'," beber Poppy.
Baca juga: Slamet Ma'arif Tersangka, NasDem: Semua Harus Taat Hukum
Selain menyinggung 2019 Ganti Presiden, Poppy menyebut Slamet Ma'arif mengajak supaya tak mencoblos gambar presiden dan kiai, melainkan mencoblos gambar yang ada di samping gambar presiden dan kiai.
"Slamet Ma'arif mengatakan bahwa Kalau ada gambar presiden itu jangan diapa-apain, karena nanti bisa kena pasal karena tidak boleh merusak gambar presiden, dan kalau ada gambar kiai itu jangan diapa-apain juga karena nanti akan kualat. Tetapi apabila lihat gambar sebelahnya, maka coblos dan colok," beber Poppy menirukan ucapan Slamet.
Terkait orasi itu, Bawaslu menerima laporan satu hari setelah acara Tabligh Akbar 212 tepatnya 14 Januari 2019. Pada 15 Januari 2019 Bawaslu meregister laporan tersebut lantaran syarat formil laporan sudah terpenuhi.
Baca juga: Moeldoko Serahkan Proses Hukum Slamet Ma'arif ke Bawaslu
Setelah itu, Bawaslu memiliki 14 hari kerja untuk menentukan apakah laporan ini memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu. Bawaslu juga sudah melakukan dua kali pembahasan dengan Sentra Gakkumdu serta sudah memanggil pihak pelapor, terlapor, dan para saksi.
"Waktu 14 hari kerja itu berkahir 31 Januari. Kita melakukan pembahasan kedua pada tanggal 31 Januari bersama Gakkumdu dari unsur kepolisian dan kejaksaan. Setelah kita melakukan kalrifikasi, dan membuat kajian, kita simpulkan, bahwa laporan itu memang sudah cukup bukti untuk dugaan tindak pidana pemilunya," ujar Poppy.
Slamet diduga melanggar Pasal 521 juncto Pasal 280 ayat 1 huruf c, d , f dan Pasal 492 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait kampanye di luar jadwal.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
BERITA TERKAIT
