Penangkapan Legislator Golkar Tak Pengaruhi Elektabilitas Petahana
Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf Hasto Kristiyanto. Medcom.id/Arga Sumantri
Jakarta: Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto meyakini elektabilitas jagoannya tak terganggu dengan penangkapan legislator Partai Golkar Bowo Sidik Pangarso. Meskipun, Golkar merupakan partai pengusung petahana.
"Enggak ada pengaruh (elektabilitas Joowi-Ma'ruf)," kata Hasto di Hotel Sultan Jakarta, Kamis, 28 Maret 2019.
Hasto menekankan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki tanggung jawab dalam memberantas praktik rasuah. KPK juga merupakan lembaga yang tidak bisa diintervensi siapapun.
"Maka, seluruh kewenangan yang melekat itu adalah tugas yang harus diemban oleh KPK, yang dibentuk oleh Megawati Soekarno Putri," ujar Hasto.
Hasto pun mengimbau seluruh pihak untuk terus menghindari korupsi. Ia berharap tak ada lagi praktik penyalahgunaan kekuasaan yang jelas-jelas merugikan negara.
"Ke depan, kita ingin kedepankan pencegahan, kita ingin sistem pemilu yang semurah-murahnya. Kita ingin tidak ada penyalahgunaan itu (kekuasaan)," pungkad Hasto.
Bowo bersama Asty Winasti dan Indung ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait kerjasama pengangkutan pupuk milik PT Pupuk Indonesia Logistik dengan PT HTK. Bowo dan Idung penerima sedangkan Asty pemberi suap.
Bowo diduga meminta fee dari PT HTK atas biaya angkut. Total fee yang diterima Bowo USD2 permetric ton. Diduga telah enam kali menerima fee di sejumlah tempat seperti rumah sakit, hotel dan kantor PT HTK sejumlah Rp221 juta dan USD85.130.
Uang sekitar Rp8 miliar dalam pecahan Rp20 ribu dan Rp50 ribu itu telah dimasukkan dalam amplop-amplop. Uang tersebut diduga bakal digunakan Bowo untuk 'serangan fajar' pada Pemilu 2019. Politikus Golkar itu kembali mencalonkan diri pada Pemilu 2019 di daerah pemilihan Jawa Tengah II.
Bowo dan Indung selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b ayat (1) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Asty selaku penyuap dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bowo kini telah ditahan KPK.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AGA))
"Enggak ada pengaruh (elektabilitas Joowi-Ma'ruf)," kata Hasto di Hotel Sultan Jakarta, Kamis, 28 Maret 2019.
Hasto menekankan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki tanggung jawab dalam memberantas praktik rasuah. KPK juga merupakan lembaga yang tidak bisa diintervensi siapapun.
"Maka, seluruh kewenangan yang melekat itu adalah tugas yang harus diemban oleh KPK, yang dibentuk oleh Megawati Soekarno Putri," ujar Hasto.
Hasto pun mengimbau seluruh pihak untuk terus menghindari korupsi. Ia berharap tak ada lagi praktik penyalahgunaan kekuasaan yang jelas-jelas merugikan negara.
"Ke depan, kita ingin kedepankan pencegahan, kita ingin sistem pemilu yang semurah-murahnya. Kita ingin tidak ada penyalahgunaan itu (kekuasaan)," pungkad Hasto.
Bowo bersama Asty Winasti dan Indung ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait kerjasama pengangkutan pupuk milik PT Pupuk Indonesia Logistik dengan PT HTK. Bowo dan Idung penerima sedangkan Asty pemberi suap.
Bowo diduga meminta fee dari PT HTK atas biaya angkut. Total fee yang diterima Bowo USD2 permetric ton. Diduga telah enam kali menerima fee di sejumlah tempat seperti rumah sakit, hotel dan kantor PT HTK sejumlah Rp221 juta dan USD85.130.
Uang sekitar Rp8 miliar dalam pecahan Rp20 ribu dan Rp50 ribu itu telah dimasukkan dalam amplop-amplop. Uang tersebut diduga bakal digunakan Bowo untuk 'serangan fajar' pada Pemilu 2019. Politikus Golkar itu kembali mencalonkan diri pada Pemilu 2019 di daerah pemilihan Jawa Tengah II.
Bowo dan Indung selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b ayat (1) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Asty selaku penyuap dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bowo kini telah ditahan KPK.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AGA))
BERITA TERKAIT
