Jakarta: Hak angket terkait dugaan kecurangan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 disebut jangan jadi isapan jempol. Publik sudah menanti hak angket tersebut untuk bergulir di DPR.

"Kalau ada suara teriakan meminta ini segera bergulir di rapat paripurna pembukaan ya berarti kita tidak sedang dijanjikan isapan jempol saja oleh politisi yang sedang berdebat di media massa," kata peneliti bidang legislasi Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus di Kantor Formappi, Jakarta Timur, Senin, 4 Maret 2024.

Lucius mengatakan dinamika hak angket sangat fluktuatif. Sejauh ini hanya capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang getol menyuarakannya.

"Itu belum ada dari parpolnya, kecuali kalau Ganjar masih relate dengan parpolnya," ucap Lucius.

Dia meragukan hak angket akan bergulir mulus. Anggota DPR khususnya yang kembali mencalonkan diri Pileg 2024 diyakini tidak sering tampak karena lebih memilih mengurus mengamankan suara.

"Saya kira anggota DPR inkumben sedang sibuk-sibuknya memastikan dia lolos ke parlemen di periode yang akan datang, dengan memastikan suara dia itu tetap sesuai dengan terkumpul di dapil masing-masing," ujar Lucius.
 

Baca: Anies dan Ganjar Harus Lakukan Langkah Terukur Terkait Kecurangan Pemilu 2024

Sebelumnya, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong partai pengusungnya, PDIP, mengajukan hak angket di DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024. Hak angket menjadi salah satu upaya untuk minta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait pelaksanaan kontestasi politik tersebut.

Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tergabung dalam Koalisi Perubahan juga sepakat untuk mengajukan hak angket. Poros pendukung AMIN ini masih menunggu tindak lanjut dari PDIP.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((LDS))