Jakarta: Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menjelaskan alasan realisasi anggaran bantuan sosial (bansos) Kemensos turun pada 2023. Ada sejumlah hal yang terjadi di pihak masyarakat maupun pemerintah.

"Penyerapan kecil karena ternyata ada daerah misalnya di Aceh dia harus menyeberang (ke daerah lain) karena tidak ada ATM dan pos," kata kata Risma di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Jumat, 5 April 2024.

Risma mengatakan ada masyarakat yang enggan mengambil bansos Kemensos. Sebab, nominal yang mereka lebih kecil dari ongkos perjalanan.

"Mereka paling banyak menerima Rp450 ribu, biaya menyeberang Rp600 ribu sehingga mereka tidak ambil atau diambilnya akhir tahun," ujar dia.
 

Baca juga: Menko PMK Muhadjir Effendy Sebut Program Bansos Telah Disetujui DPR RI

Risma menyebut kondisi itu membuat realisasi anggaran bansos Kemensos 2023 turun. Apalagi, distribusi bansos itu ajek dilakukan pada Januari dan Februari sejak 2019.

Temuan lainnya, yakni pencatutan nama masyarakat yang sejatinya berhak menerima bansos. Namun orang itu tidak bisa mencairkan karena terdaftar di Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai komisaris di sebuah perusahaan.

"Setelah cek di lapangan, dia hanya cleaning service. Kita perlu klarifikasi ke BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) ini orang miskin. Kalau namanya dipakai, bukan salah orang ini," ucap Risma.

Selain itu, Kemensos sempat menata teknis distribusi bansos dengan perbankan. Pasalnya, tidak semua kabupaten terdapat Bank Tabungan Negara (BTN) untuk mencairkan bansos.

"Kita rapatkan dengan Himbara (himpunan bank milik negara) untuk (membahas) bagaimana (solusinya), jadi pindah bank," jelas Risma.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((ABK))