Bawaslu Dinilai Tidak Serius Tangani Kecurangan Pemilu
Ilustrasi Bawaslu. Medcom.id
Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dinilai tidak serius dalam mengungkap dan menindak tindak kecurangan dalam proses pemilu. Padahal, sudah ada berbagai bukti dan gejala dugaan keterlibatan aparat negara yang berupaya memenangkan salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.
"Sering terjadi (keterlibaran aparat) kita tidak tahu. Tapi soal berpihakan itu sudah ada sejak dulu hanya tidak ada pelaporan dan penyelenggara pemilu, serta pengawasannya memang tidak pernah serius, padahal sudah ada indikasi awal. Kami minta pertanggungjawaban Bawaslu secara terang benderang," ujar Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil, Jakarta, Sabtu, 11 November 2023.
Bawaslu sebagai lembaga negara dinilai memiliki sumber daya yang cukup dan punya kewenangan menangani kecurangan pemilu. Dengan tanggung jawab dan kewenangan yang ada, kata dia, Bawaslu harus mengejar dan mencari pusat kecurangan.
"Penegak hukum juga jangan seolah menjadi institusi yang lemah. Mereka punya lembaga otoritas. Bawaslu memjadi sentral dan dengan segala gejala dan bukti yang ada Bawaslu harusnya dengan mudah memanggil pihak yang diduga melakukam itu. Tidak mungkin Bawaslu tidak terpikir soal itu," tegas dia.
Dia menekankan Bawaslu bukan lembaga yang hanya menunggu laporan tapi harus mencari berbagai hal yang terungkap di tengah publik.
"Ini sudah aneh dan tidak ada alasan lagi Bawaslu untuk tidak bergerak karena memang bukan lembaga yang menunggu laporan. Barang bukti apa yang dia tunggu? Bawaslu itu sifatnya harusnya mencari, dia harus kerja," ungkap dia.
Sementara itu, Deputi Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu Indomesia (KIPP) Jojo Rohi mengkritisi situasi pemilu kali ini hampir mirip dengan era sebelum reformasi atau orde baru, hanya yang membedakan tidak ada aksi kekerasan dan penculikan. Dengan situasi yang terjadi saat ini, Jojo khawatir penggunaan lembaga negara akan semakin intens.
"Jika dibandingkan dengan masa sebelum reformasi memang keterlibatan birokrasi TNI, Polri tapi bedanya tidak senorak sekarang ini. Kita sekarang terjebak dalam situasi yang sama, kelakuan yang sama. Pemerintah berganti tapi kelakuannya tetap," terang dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
"Sering terjadi (keterlibaran aparat) kita tidak tahu. Tapi soal berpihakan itu sudah ada sejak dulu hanya tidak ada pelaporan dan penyelenggara pemilu, serta pengawasannya memang tidak pernah serius, padahal sudah ada indikasi awal. Kami minta pertanggungjawaban Bawaslu secara terang benderang," ujar Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil, Jakarta, Sabtu, 11 November 2023.
Bawaslu sebagai lembaga negara dinilai memiliki sumber daya yang cukup dan punya kewenangan menangani kecurangan pemilu. Dengan tanggung jawab dan kewenangan yang ada, kata dia, Bawaslu harus mengejar dan mencari pusat kecurangan.
"Penegak hukum juga jangan seolah menjadi institusi yang lemah. Mereka punya lembaga otoritas. Bawaslu memjadi sentral dan dengan segala gejala dan bukti yang ada Bawaslu harusnya dengan mudah memanggil pihak yang diduga melakukam itu. Tidak mungkin Bawaslu tidak terpikir soal itu," tegas dia.
Dia menekankan Bawaslu bukan lembaga yang hanya menunggu laporan tapi harus mencari berbagai hal yang terungkap di tengah publik.
"Ini sudah aneh dan tidak ada alasan lagi Bawaslu untuk tidak bergerak karena memang bukan lembaga yang menunggu laporan. Barang bukti apa yang dia tunggu? Bawaslu itu sifatnya harusnya mencari, dia harus kerja," ungkap dia.
| Baca Juga: Kaukus Aktivis 89 Ungkap Potensi Kecurangan dalam Pemilu |
Sementara itu, Deputi Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu Indomesia (KIPP) Jojo Rohi mengkritisi situasi pemilu kali ini hampir mirip dengan era sebelum reformasi atau orde baru, hanya yang membedakan tidak ada aksi kekerasan dan penculikan. Dengan situasi yang terjadi saat ini, Jojo khawatir penggunaan lembaga negara akan semakin intens.
"Jika dibandingkan dengan masa sebelum reformasi memang keterlibatan birokrasi TNI, Polri tapi bedanya tidak senorak sekarang ini. Kita sekarang terjebak dalam situasi yang sama, kelakuan yang sama. Pemerintah berganti tapi kelakuannya tetap," terang dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
BERITA TERKAIT
