BPN Dinilai Tak Siap Bertarung di MK
Seorang petugas melintas di depan Gedung Mahkamah Konstitusi. ANT/Hafidz Mubarak.
Jakarta: Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menilai tim hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tak siap menghadapi proses gugatan sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini terlihat dari bukti yang dilampirkan tim hukum Prabowo-Sandiaga berupa kliping media daring.
"Kita melihat memang ada ketidaksiapan dari pihak kuasa hukum 02 (Prabowo-Sandiaga)," kata Direktur Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Ma'ruf Ade Irfan Pulungan kepada Medcom.id, Senin, 27 Mei 2019.
Baca: Bawaslu Menyiapkan Jajarannya Jadi Pihak Terkait di MK
Irfan menilai bukti tudingan kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), harus bisa disampaikan secara jelas dan benderang. Sebab, tudingan kecurangan pemilu bersifat TSM itu bukan hal yang main-main.
"Itu kembali lagi pada kesiapan dan keseriusan dari BPN 02 untuk mengajukan permohonannya," kata Sekretaris Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf itu.
TKN mengapresiasi keputusan BPN Prabowo-Sandiaga maju ke MK. Langkah ini dianggap sesuai dengan jalur konstitusi yang ada dan menghormati Indonesia sebagai negara hukum.
Irfan pun menyerahkan penanganan perkara ini kepada MK. Ia yakin MK bisa menilai bukti tudingan kecurangan yang dilampirkan BPN Prabowo-Sandiaga.
"Apakah memenuhi unsur untuk diajukan sebagai barang bukti atau alat bukti. Sedangkan di Badan Pengawas Pemilu saja sudah ditolak," ujarnya.
Baca: Jokowi Minta Kubu Prabowo tak Rendahkan MK
Prabowo-Sandiaga resmi mengajukan gugatan sengketa Pilpres ke MK. Dari berkas gugatan yang diperoleh Medcom.id, bukti-bukti yang dilampirkan guna mendukung tudingan kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif, itu masih mengandalkan kliping berita media daring. Pola ini sejatinya pernah pula dilakukan saat mengajukan protes ke Bawaslu. Namun, Bawaslu memutuskan menolak gugatan tersebut.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DRI))
"Kita melihat memang ada ketidaksiapan dari pihak kuasa hukum 02 (Prabowo-Sandiaga)," kata Direktur Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Ma'ruf Ade Irfan Pulungan kepada Medcom.id, Senin, 27 Mei 2019.
Baca: Bawaslu Menyiapkan Jajarannya Jadi Pihak Terkait di MK
Irfan menilai bukti tudingan kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), harus bisa disampaikan secara jelas dan benderang. Sebab, tudingan kecurangan pemilu bersifat TSM itu bukan hal yang main-main.
"Itu kembali lagi pada kesiapan dan keseriusan dari BPN 02 untuk mengajukan permohonannya," kata Sekretaris Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf itu.
TKN mengapresiasi keputusan BPN Prabowo-Sandiaga maju ke MK. Langkah ini dianggap sesuai dengan jalur konstitusi yang ada dan menghormati Indonesia sebagai negara hukum.
Irfan pun menyerahkan penanganan perkara ini kepada MK. Ia yakin MK bisa menilai bukti tudingan kecurangan yang dilampirkan BPN Prabowo-Sandiaga.
"Apakah memenuhi unsur untuk diajukan sebagai barang bukti atau alat bukti. Sedangkan di Badan Pengawas Pemilu saja sudah ditolak," ujarnya.
Baca: Jokowi Minta Kubu Prabowo tak Rendahkan MK
Prabowo-Sandiaga resmi mengajukan gugatan sengketa Pilpres ke MK. Dari berkas gugatan yang diperoleh Medcom.id, bukti-bukti yang dilampirkan guna mendukung tudingan kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif, itu masih mengandalkan kliping berita media daring. Pola ini sejatinya pernah pula dilakukan saat mengajukan protes ke Bawaslu. Namun, Bawaslu memutuskan menolak gugatan tersebut.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DRI))
BERITA TERKAIT
