Bawaslu Menyiapkan Jajarannya Jadi Pihak Terkait di MK
Gedung Mahkamah Konstitusi. ANT/Hafidz Mubarak.
Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) siap menjadi pihak terkait dalam penanganan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK). Bawaslu mempersiapkan jajarannya di semua daerah untuk memberikan keterangan jika diperlukan MK.
"Persiapan yang sekarang sedang kami lakukan tentu mengumpulkan semua Bawaslu kabupaten/kota untuk melakukan bimtek (bimbingan teknis) bagaimana menyusun keterangan. Supaya mereka tidak melakukan kesalahan saat memberikan keterangan," kata Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo ketika dihubungi, Senin, 27 Mei 2019.
Baca: Besok, TKN Jokowi-Ma'ruf Sambangi MK
Bawaslu akan memberikan keterangan yang berkaitan dengan tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) Bawaslu. Keterangan tersebut seputar proses pengawasan, penanganan pelanggaran, hingga penyelesaian sengketa selama proses pemilihan umum.
Keterangan dari Bawaslu mencakup dari awal proses pencalonan, pemungutan suara, rekapitulasi suara, hingga penetapan hasil rekaputulasi suara. Sehingga, penting memberikan pelatihan agar penyelenggara di daerah bisa menyiapkan keterangan dengan baik.
"Pelaksanaan pemilu ada di wilayah Kabupaten/kota dan Provinsi. Sehingga keterangan teman-teman di tingkat bawah itu menjadi penting dan akan langsung menjadi keterangan Bawaslu RI," kata Ratna.
Dalam sengketa PHPU, Bawaslu menunggu undangan dari MK. Mereka hanya menyiapkan diri jika diperlukan dalam penyelesaian perkara PHPU.
"Jadi sesuai yang diperlukan oleh MK. Sesuai undangan MK ya," imbuhnya.
Mahkamah Konstitusi menerima 341 permohonan perselisihan hasil pemilu (PHPU). Data ini dihimpun sejak penetapan hasil pemilu legislatif dan pemilu presiden, Selasa 21 Mei 2019, hingga Jumat, 24 Mei 2019 pukul 15.30 WIB.
Berdasarkan pantauan Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif, 341 permohonan itu terdiri dari 329 permohonan sengketa pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Serta 11 permohonan lainnya ialah sengketa DPD dan satu permohonan sengketa pilpres.
Jumlah permohonan PHPU 2019 turun drastis dari pemilu sebelumnya yang mencapai 901 permohonan. Bila diklasifikasikan lagi, provinsi yang paling banyak mengajukan permohonan sengketa adalah Papua.
Baca: Jokowi Minta Kubu Prabowo tak Rendahkan MK
Tercatat, sengketa DPRD Kabupaten Papua ada 41 permohonan dan 16 untuk DPRD Provinsi. Kemudian, Jawa Barat 13 sengketa untuk Pileg DPRD Kabupaten dan enam sengketa untuk DPRD provinsi.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DRI))
"Persiapan yang sekarang sedang kami lakukan tentu mengumpulkan semua Bawaslu kabupaten/kota untuk melakukan bimtek (bimbingan teknis) bagaimana menyusun keterangan. Supaya mereka tidak melakukan kesalahan saat memberikan keterangan," kata Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo ketika dihubungi, Senin, 27 Mei 2019.
Baca: Besok, TKN Jokowi-Ma'ruf Sambangi MK
Bawaslu akan memberikan keterangan yang berkaitan dengan tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) Bawaslu. Keterangan tersebut seputar proses pengawasan, penanganan pelanggaran, hingga penyelesaian sengketa selama proses pemilihan umum.
Keterangan dari Bawaslu mencakup dari awal proses pencalonan, pemungutan suara, rekapitulasi suara, hingga penetapan hasil rekaputulasi suara. Sehingga, penting memberikan pelatihan agar penyelenggara di daerah bisa menyiapkan keterangan dengan baik.
"Pelaksanaan pemilu ada di wilayah Kabupaten/kota dan Provinsi. Sehingga keterangan teman-teman di tingkat bawah itu menjadi penting dan akan langsung menjadi keterangan Bawaslu RI," kata Ratna.
Dalam sengketa PHPU, Bawaslu menunggu undangan dari MK. Mereka hanya menyiapkan diri jika diperlukan dalam penyelesaian perkara PHPU.
"Jadi sesuai yang diperlukan oleh MK. Sesuai undangan MK ya," imbuhnya.
Mahkamah Konstitusi menerima 341 permohonan perselisihan hasil pemilu (PHPU). Data ini dihimpun sejak penetapan hasil pemilu legislatif dan pemilu presiden, Selasa 21 Mei 2019, hingga Jumat, 24 Mei 2019 pukul 15.30 WIB.
Berdasarkan pantauan Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif, 341 permohonan itu terdiri dari 329 permohonan sengketa pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Serta 11 permohonan lainnya ialah sengketa DPD dan satu permohonan sengketa pilpres.
Jumlah permohonan PHPU 2019 turun drastis dari pemilu sebelumnya yang mencapai 901 permohonan. Bila diklasifikasikan lagi, provinsi yang paling banyak mengajukan permohonan sengketa adalah Papua.
Baca: Jokowi Minta Kubu Prabowo tak Rendahkan MK
Tercatat, sengketa DPRD Kabupaten Papua ada 41 permohonan dan 16 untuk DPRD Provinsi. Kemudian, Jawa Barat 13 sengketa untuk Pileg DPRD Kabupaten dan enam sengketa untuk DPRD provinsi.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DRI))
BERITA TERKAIT
