Kendaraan melintas di Jalan Merdeka Barat yang melewati Gedung Mahkah Konstitusi, Jakarta. Foto: MI/Ramdani.
Kendaraan melintas di Jalan Merdeka Barat yang melewati Gedung Mahkah Konstitusi, Jakarta. Foto: MI/Ramdani.

Polisi Tak Akan Keluarkan Izin Demo di Depan MK

Pemilu Sidang Sengketa Pilpres 2019
Cindy • 25 Juni 2019 10:22
Jakarta: Kapolri Jenderal Tito Karnavian melarang aksi demonstrasi digelar di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, menjelang pengumuman keputusan sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Unjuk rasa dinilai dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
 
"Saya juga sudah menegaskan pada Kapolda Metro Jaya (Irjen Gatot Eddy Pramono) dan Badan Intelijen Negara (BIN) tidak memberikan izin adanya demo di depan MK," kata Tito di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 25 Juni 2019.
 
Dia menuturkan arahan tersebut sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pasal 6 UU ini menyebutkan penyampaian pendapat perlu menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Dan tidak boleh mengganggu hak asasi orang lain dan harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa," lanjut Tito.
 
Tito berkaca dari kerusuhan pada demo 21-22 Mei 2019. Kala itu, polisi memberikan diskresi untuk pelaksanaan demo di depan Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Namun, hal itu malah disalahgunakan.
 
"Adanya kelompok perusuh yang saya yakin sudah merencanakan (kerusuhan)," ucap jenderal bintang empat ini.
 
Baca: KPU Minta Putusan MK Tak Didramatisasi
 
Dia menyebut rencana kelompok perusuh terlihat dari peralatan yang digunakan, seperti bom molotov, petasan roket, hingga mobil berisi panah, batu, dan parang. Semua itu sudah dipersiapkan untuk dipakai pada demo penolakan hasil Pilpres 2019 di Bawaslu.
 
"Saya tidak ingin itu terulang kembali, yang kita berikan diskresi saya tidak ingin lagi disalahgunakan. Untuk itu saya larang semua unjuk rasa di depan MK yang melanggar ketertiban publik dan saya juga sudah menekankan pada jajaran kita tetap waspada," tegas Tito.
 
Sementara itu, MK terus menggelar rapat permusyawaratan hakim (RPH) atas perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diajukan calon presiden Prabowo Subianto dan wakilnya, Sandiaga Uno, hingga Rabu, 26 Juni 2019. Pada Kamis, 27 Juni 2019, pukul 12.30 WIB, MK akan membacakan putusan atas gugatan ini.
 

(OGI)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif