Yusril Nilai Pernyataan yang Dikutip Kubu Prabowo Sudah Tak Relevan
Kuasa Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra - Medcom.id/Faisal Abdalla.
Jakarta: Kuasa Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra, menilai pernyataannya yang dikutip oleh tim kuasa hukum capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak relevan lagi untuk Pemilu 2019. Sebab, Undang-undang Pemilu sudah direvisi.
"Itu kan pernyataan yang dikemukakan pada tahun 2014. Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 (tentang Pemilu)," kata Yusril di Gedung MK, Jakarta, Jumat, 14 Juni 2019.
Yusril mengatakan sebelum berlakunya undang-undang itu terdapat ketidakjelasan pihak yang berwenang untuk mengadili perkara-perkara yang terkait dengan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Saat MK masih dipimpin Mahfud MD, Mahkamah melahirkan yurisprudensi agar MK bukan hanya berwenang mengadili sengketa hasil, melainkan juga kecurangan TSM.
"Jadi saya mengatakan seperti itu dalam konteks ketidakjelasan peraturan perundang-undangan, tapi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kewenangan itu sudah lebih jelas diatur," jelas dia.
Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, kata Yusril, sudah diatur sengketa proses pemilu diadili di Badan Pengawas Pemilu, sementara MK berwenang mengadili sengketa hasil pemilu.
(Baca juga: Kubu Prabowo Sebut Kutip Pernyataan Yusril Hal Biasa)
"Jadi semua sudah diatur. Jadi MK betul-betul mengadili perselisihan hasil bukan mengadili proses," ujarnya.
Sebelumnya, salah satu kuasa hukum kubu 02, Teuku Nasrullah, mengatakan pendapat ahli banyak yang menguatkan agar MK tidak dibatasi keadilan prosedural undang-undang tetapi lebih menegakkan keadilan substantif konstitusi. Salah satu yang dikutip ialah pernyataan Yusril saat menjadi kuasa hukum untuk pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto–Hatta Rajasa selaku pemohon dalam PHPU pada 2014.
"Profesor Yusril menegaskan, pada hemat saya, setelah lebih satu dekade keberadaan MK, sudah saatnya pembentuk undang-undang atau malah MK sendiri dalam menjalankan kewenangannya untuk melangkah ke arah yang lebih substansial dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa pemilihan umum, khususnya dalam hal ini perselisihan pemilihan capres-cawapres," kata Nasrullah saat membacakan berkas permohonan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat, 14 Juni 2019.
Nasrullah menjelaskan Yusril kala itu mencontohkan Mahkamah Konstitusi Thailand yang dapat menilai apakah pemilu yang dilaksanakan itu konstitusional atau tidak, sehingga bukan persoalan perselisihan mengenai angka-angka belaka. Dengan kata lain, masalah yang sengketa pemilu tidak dihadapi dengan angka perolehan suara. Pihak 02 meminta sengketa pemilu di MK turut memerhatikan persoalan legalitas pelaksanaan pemilu.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
"Itu kan pernyataan yang dikemukakan pada tahun 2014. Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 (tentang Pemilu)," kata Yusril di Gedung MK, Jakarta, Jumat, 14 Juni 2019.
Yusril mengatakan sebelum berlakunya undang-undang itu terdapat ketidakjelasan pihak yang berwenang untuk mengadili perkara-perkara yang terkait dengan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Saat MK masih dipimpin Mahfud MD, Mahkamah melahirkan yurisprudensi agar MK bukan hanya berwenang mengadili sengketa hasil, melainkan juga kecurangan TSM.
"Jadi saya mengatakan seperti itu dalam konteks ketidakjelasan peraturan perundang-undangan, tapi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kewenangan itu sudah lebih jelas diatur," jelas dia.
Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, kata Yusril, sudah diatur sengketa proses pemilu diadili di Badan Pengawas Pemilu, sementara MK berwenang mengadili sengketa hasil pemilu.
(Baca juga: Kubu Prabowo Sebut Kutip Pernyataan Yusril Hal Biasa)
"Jadi semua sudah diatur. Jadi MK betul-betul mengadili perselisihan hasil bukan mengadili proses," ujarnya.
Sebelumnya, salah satu kuasa hukum kubu 02, Teuku Nasrullah, mengatakan pendapat ahli banyak yang menguatkan agar MK tidak dibatasi keadilan prosedural undang-undang tetapi lebih menegakkan keadilan substantif konstitusi. Salah satu yang dikutip ialah pernyataan Yusril saat menjadi kuasa hukum untuk pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto–Hatta Rajasa selaku pemohon dalam PHPU pada 2014.
"Profesor Yusril menegaskan, pada hemat saya, setelah lebih satu dekade keberadaan MK, sudah saatnya pembentuk undang-undang atau malah MK sendiri dalam menjalankan kewenangannya untuk melangkah ke arah yang lebih substansial dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa pemilihan umum, khususnya dalam hal ini perselisihan pemilihan capres-cawapres," kata Nasrullah saat membacakan berkas permohonan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat, 14 Juni 2019.
Nasrullah menjelaskan Yusril kala itu mencontohkan Mahkamah Konstitusi Thailand yang dapat menilai apakah pemilu yang dilaksanakan itu konstitusional atau tidak, sehingga bukan persoalan perselisihan mengenai angka-angka belaka. Dengan kata lain, masalah yang sengketa pemilu tidak dihadapi dengan angka perolehan suara. Pihak 02 meminta sengketa pemilu di MK turut memerhatikan persoalan legalitas pelaksanaan pemilu.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
BERITA TERKAIT
